Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB minta Pemda KLU segera tangani permasalahan air bersih yang ada di Gili Trawangan dan Meno. Pasalnya, Gili ini menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di NTB, dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar KLU. Sehingga, jika tidak segera ditangani, akan berdampak pada kunjungan wisata, dan matinya pariwisata yang ada di kawasan tersebut.
“Disana ada Dispar juga, ada PDAM, Bupati, dan segala macam. Karena yang paling besar dampak ekonominya itu KLU. Maksud kami, bagaimana pun caranya, supaya ini tidak berlanjut terus, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara segera, karena izin dan semuanya kan ada di Pemkab KLU,” ujarnya.
Jamal menyatakan harusnya, Pemkab Lombok Utara mulai memikirkan solusi jangka panjang dengan menjadikan PDAM sebagai distributor air ke Gili Trawangan dan Gili Meno.
“Ambil air seperti di Gili Air. Di Gili Air kan airnya PDAM, dari darat. Kan airnya pipa dasar laut. Kedepannya, dari daratan KLU ke Gili Air, dari Gili Air ke Meno, dari Meno ke Trawangan. Supaya tidak terjadi seperti ini lagi,” jelasnya.
Ia membenarkan memang cara ini membutuhkan lebih banyak anggaran dibandingkan dengan penyulingan seperti yang dilakukan PT TCN. Namun, karena Gili menjadi sumber PAD terbesar, harusnya Pemda KLU bisa menghalokasikan besaran anggaran untuk kebutuhan air bersih di Gili.
“Bisa, tapi uangnya belum cukup. Memang seharusnya bisa, karena PAD terbesar di KLU itu Gili Trawangan. Seharusnya itu yang di prioritaskan,” katanya.
Adapun disini, Pemprov NTB hanya sebagai koordinator dalam tata kelola Gili Tramena ini, sehingga sebagai pengelola, Pemkab KLU lah yang segera mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan air bersih ini.
Meski demikian, sebagai koordinator, Pemprov NTB juga turut serta dalam mencari solusi air bersih yang ada di kawasan Gili Trawangan dan Meno. “Kami terus memantau bagaimana solusi, Pak Gubernur kan sudah menyerahkan ke Asisten II sebagai koordinator, sudah berapa kali rapat dengan asisten dan PT TCN supaya cepat terselesaikan,” lanjutnya.
Berdasarkan penuturan Jamal, PT TCN dikatakan sanggup untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh pengeboran PT tersebut. Namun, karena adanya atensi KPK, PT TCN dikatakan takut untuk melanjutkan proses distribusi air bersih yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan tersebut.
Sehingga, agar masalah air bersih ini tidak merembet dan menyebabkan semakin banyak kerugian, Jamal berharap Pemda KLU agar dengan segera mengatasi permasalahan ini.
“Bagaimana caranya Pemkab Lombok Utara yang terdepan dalam hal ini. Sekali lagi, Pemerintah KLU, kan ada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Forkopimda, dengan pengusaha, asosiasi dan segala macam supaya bagaimana yang lagi viral ini segera di selesaikan,” tuturnya. (era)
