Mataram (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB telah menerima 139 usulan dari desa-desa yang ada di NTB untuk menjadi Kampung Iklim. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Dinas LHK NTB, Firmansyah mengatakan, pihaknya tengah fokus untuk menguatkan Program Kampung Iklim (Proklim)
Firmansyah menjelaskan bahwa Kampung Iklim sebenarnya merupakan bentuk apresiasi atas berbagai upaya, baik adaptasi dan mitigasi yang telah dilakukan sekumpulan kelompok masyarakat.
“Kalau dahulu, Kampung Iklim hanya berfokus pada ranah dusun. Saat ini, sudah bergerak menuju gerakan-gerakan yang lebih variatif, seperti pesantren, kampus, sekolah, dan lain-lain” ungkap Firmansyah Jumat, (15/3) kemarin.
Dinas LHK NTB mendorong gerakan Kampung Iklim agar menjadi kampung yang komprehensif, salah satunya meliputi aksi penanggulangan bencana. Dalam pandangan Firmansyah, cakupan Kampung Iklim selaras dengan Sustainability Development Goal’s (SDG’s).
Dinas LHK NTB telah menginisasi Kampung Iklim sejak tahun 2017. Sebab, pengajuan Proklim memang mesti berasal dari inisiatif masyarakat kampung. Hingga saat ini, Kementerian LHK menargetkan terbentuk 1000 Kampung Iklim di Indonesia.
“Menurut saya, kegiatan Kampung Iklim akan menjadi sangat menarik bila dijadikan basis kuat untuk seluruh program yang ada di desa-desa. Sebab, Kampung Iklim bisa menangani banyak hal,” jelas Firmansyah.
Dinas LHK NTB dan Kementerian LHK NTB telah menyiapkan lima enumerator untuk proses verifikasi Kampung Iklim. Selain itu, Dinas LHK NTB akan bertindak sebagai fasilitator pemenuhan segala kebutuhan yang ada di setiap Kampung Iklim.
Firmansyah mengharapkan agar Kampung Iklim dapat menjadi program unggulan di setiap kabupaten dan kota. Sebab, menurut Firmansyah, Kampung Iklim dapat menjadi basis utama dalam seluruh kegiatan yang berbasis desa.
“Kami berharap agar Kampung Iklim bisa menjadi prioritas pemerintah kabupaten dan kota yang ada di NTB,” tutup Firmansyah.
Program Kampung Iklim sendiri adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan ketahanan iklim.
Program ini juga untuk menurunkan emisi atau meningkatkan serapan Gas Rumah Kaca (GRK) serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.(ris)
