WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Zia Urrahman, M.Pd.I., setuju dengan edaran Walikota Mataram yang melarang siswa SD dan SMP membawa HP ke sekolah. Pembatasan penggunaan ponsel di usia dini lebih banyak mendatangkan manfaat ketimbang kerugian. Edaran tersebut berisi kebijakan yang lebih ketat untuk siswa SD dan SMP.
Terkait pro-kontra yang muncul, Komisi IV berencana melakukan kunjungan ke beberapa sekolah untuk mendapatkan pandangan lebih lanjut. Beberapa sekolah menyambut baik kebijakan ini karena dapat membantu mempermudah akses pembelajaran, sementara sekolah lainnya khawatir anak-anak tidak bisa fokus pada pelajaran jika ponsel digunakan tanpa pengawasan. Komisi IV, lanjut Zia, memahami kedua perspektif tersebut dan bertekad mencari solusi yang tidak menimbulkan polemik antara siswa dan guru.
“Ini adalah langkah awal, dan kami akan terus melakukan diskusi untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan masalah di lapangan,” ujar Zia kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Kamis, 6 Februari 2025.
Setelah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah, Komisi IV akan melanjutkan pembahasan dengan rapat internal untuk membahas kelanjutan surat edaran tersebut. Rencananya, kebijakan ini akan diterapkan lebih lanjut setelah seluruh proses diskusi dan evaluasi selesai.
Komisi 4 berharap kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak-anak. Di mana teknologi digunakan secara efektif untuk mendukung pendidikan tanpa mengorbankan fokus dan kesejahteraan siswa.
Menurut Ketua Fraksi PPP ini, dampak perkembangan teknologi, khususnya dalam hal akses ke media elektronik, bagi para siswa di sekolah dapat mempermudah proses belajar, namun juga menimbulkan tantangan terkait pengawasan, terutama bagi siswa di tingkat SD dan SMP.
Oleh karena itu, Zia menekankan, pentingnya menyampaikan kepada masyarakat bahwa kemajuan teknologi tidak boleh diterima begitu saja tanpa pengawasan. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk mengakses ilmu pengetahuan bisa membawa dampak negatif jika tidak diawasi dengan benar. Anggota dewan dari daerah pemilihan Sekarbela ini menyatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada anak-anak, terutama di usia dini, perlu diperhatikan dengan seksama.
Tantangan utama adalah bagaimana mengatur penggunaan media elektronik, seperti ponsel pintar, di sekolah. “Pada dasarnya, ponsel pintar dapat digunakan untuk mencari bahan materi pembelajaran, namun di luar jam sekolah, siapa yang tahu apa yang mereka lakukan di ponsel?,” demikian Zia. Meskipun guru berusaha mengawasi penggunaan ponsel selama jam pelajaran, tidak ada jaminan bahwa anak-anak tidak akan mengakses hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat. (fit)
