PEMERINTAH terus berupaya memperbaiki sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat lebih tepat sasaran. Pembaruan data menjadi kunci dalam memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin. Dia mengatakan, bansos diberikan kepada penerima yang terdaftar dalam DTKS. Jika tidak terdaftar, maka perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kelayakannya. “Kalau semua ingin menerima, tentu jumlahnya akan sangat banyak. Oleh karena itu, persyaratan utama adalah sesuai dengan data DTKS,” ujarnya.
Malik tidak menampik, salah satu tantangan utama dalam sistem ini adalah minimnya perubahan DTKS, meskipun kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang sebelumnya layak menerima bansos kini sudah lebih mampu, tetapi datanya belum diperbarui. Oleh karena itu, politisi Partai Golkar mendorong adanya sistem yang lebih dinamis dalam memperbarui DTKS. Termasuk dengan mengelompokkan penerima ke dalam beberapa kategori, seperti penerima lama, calon penerima, dan mereka yang masuk dalam pembaruan DTKS tahun 2025.
Dalam upaya ini, Malik meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas DTKS untuk terus berinovasi. “Kami minta OPD yang menangani pembenahan sistem DTKS ini agar terus berupaya menyempurnakan data sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Salah satu kendala dalam pembaruan DTKS adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Beberapa orang yang secara ekonomi sudah lebih mampu tidak melaporkan dirinya agar dikeluarkan dari daftar penerima bansos. Meskipun ada yang secara sukarela melapor, jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan mereka yang tetap menerima meskipun sebenarnya sudah tidak layak.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menekankan perlunya keseimbangan antara penerima bansos dan pemberi bantuan. “Jika seseorang sudah berkali-kali menerima bansos dan kondisi ekonominya sudah lebih baik, maka seharusnya dialihkan kepada mereka yang lebih membutuhkan,” jelasnya. Oleh sebab itu, DTKS harus menjadi acuan utama dalam menyalurkan bansos agar lebih adil dan merata.
Proses pembaruan DTKS juga harus dilakukan secara berkala. Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini mengusulkan agar DTKS diperbarui melalui musyawarah lingkungan dan kelurahan sebelum dikirim ke tingkat pusat. Dengan begitu, informasi mengenai penerima bansos dapat terus diperbarui berdasarkan kondisi terbaru di lapangan.
Anggota dewan tiga periode ini mengimbau masyarakat yang sudah lebih mampu untuk secara sadar melaporkan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan bansos. Namun, masih banyak warga yang tidak tahu ke mana harus melapor. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang mekanisme pelaporan ini. (fit)
