Mataram (Suara NTB) – Rencana Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal untuk membentuk tim percepatan pembangunan, disambut baik oleh wakil rakyat di DPRD NTB. Sebab tim percepatan tersebut dinilai sangat dibutuhkan oleh Gubernur dalam rangka mensinkronkan program dan kegiatan.
“Apalagi ini kan menyangkut percepatan pembangunan NTB. Kami yakin bapak Gubernur sudah mempertimbangkan semuanya. Gubernur butuh tim ini untuk berlari kencang,” ujar anggota DPRD NTB, Sudirsah Sujanto pada Selasa, 11 Maret 2025.
Sudirsah Sujanto yang juga Ketua fraksi partai Gerindra di DPRD NTB itu menegaskan bahwa selama untuk kepentingan daerah, pihaknya akan mendukung program Iqbal-Dinda untuk kemajuan daerah. Pembentukan tim percepatan tersebut tentu untuk mewujudkan NTB makmur mendunia
“Selama itu untuk kepentingan daerah dan masyarakat NTB, maka kami mewakili fraksi Gerindra akan mendukung. Karena kami juga partai pengusung pasangan Iqbal-Dinda,” jelasnya.
Saat ditanya tanggapan mengenai tim percepatan pembangunan NTB akan diisi sebagian dari tim pemenangan Iqbal-Dinda, Sudirsah meyakini, Gubernur pasti sudah mempertimbangkan dengan cermat menempatkan orang yang tepat di dalam tim percepatan pembangunan.
“Kami mendukung selama untuk kepentingan daerah. Beliau pasti akan memutuskan dengan pertimbangan yang matang. Sehingga nanti orang-orang yang dipakai di situ tentu dengan pertimbangan yang matang dan orang-orang yang tepat,” kata Sudirsah.
Untuk mengawal kebijakan Gubernur NTB, Sudirsa menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap pemerintahan Iqbal-Dinda. Hal itu penting agar semua agenda pemerintahan bisa dipastikan berjalan dengan baik lewat pengawalan dari DPRD.
“Sebenarnya kami meminta waktu kepada beliau. Kami juga meminta jadwal untuk Fraksi Gerindra bersilaturahmi untuk membicarakan hal-hal terkait daerah NTB. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan bersilaturahmi,” pungkasnya.
Diketahui Tim percepatan pembangunan yang akan dibentuk oleh Gubernur itu adalah tengah digodok. Terutama dari sisi regulasi, agar tidak melanggar, terutama dengan aturan efesiensi. (ndi)
