ANGGOTA Bapemperda DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, S.IP., menyoroti urgensi dukungan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja Bapemperda DPRD Kota Mataram dengan eksekutif baru-baru ini.
Dia menegaskan perlunya peran aktif Pemkot Mataram dalam membantu masyarakat kecil yang ingin berwirausaha, terutama yang membutuhkan modal awal Rp1-2 juta. Ismul mengungkapkan, ada komitmen dari Sekretaris Daerah (Sekda) untuk meninjau kembali kebijakan yang ada. Namun, perubahan hanya bisa terjadi jika ada tindak lanjut konkret dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, dia menyerukan agar Asisten I dan bagian hukum segera mencari solusi yang tepat untuk mendukung permodalan bagi UMKM.
“Kita butuh kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Jika sistem saat ini terlalu rumit atau hanya mengakomodasi usaha yang sudah mapan, maka harus ada evaluasi dan penyesuaian. Jangan sampai bantuan keuangan hanya mengalir kepada yang sudah kuat, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan modal,” terangnya.
Politisi PKS ini menyinggung keberadaan rentenir yang semakin meresahkan. Katanya, di beberapa lokasi, termasuk di sekitar pemakaman umum, banyak ibu-ibu yang harus bersembunyi karena terjerat utang dengan rentenir. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap modal usaha masih sangat terbatas, sehingga mereka terpaksa mencari pinjaman dengan bunga tinggi yang semakin membebani kehidupan mereka.
“Dewan melihat masih ada kebijakan yang kurang tepat sasaran. Pemerintah kota harus benar-benar hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sibuk memperindah kota dengan proyek-proyek infrastruktur yang kurang mendesak. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa membantu meningkatkan perekonomian rumah tangga agar mereka tidak terjerat rentenir,” terangnya.
“Kita butuh regulasi yang jelas dan kebijakan yang lebih fleksibel. Kalau ada kekhawatiran penyalahgunaan dana, mari kita diskusikan mekanismenya, jangan sampai ini menjadi alasan untuk tidak bertindak,” ujar Ketua Fraksi PKS ini.
Dewan akan terus menyuarakan isu ini kepada Wali Kota dan pihak eksekutif terkait. Perhatian terhadap UMKM tidak boleh kalah dibandingkan dengan proyek-proyek lain yang sering kali lebih mengutamakan pembangunan fisik ketimbang kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Jika kabupaten lain sudah memiliki kebijakan khusus untuk mendukung sektor pertanian, maka kota kita seharusnya bisa lebih fokus pada pengembangan UMKM. Ini penting untuk kesejahteraan masyarakat,” demikian Ismul. (fit)
