Mataram (Suara NTB) –Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Parekraf, Taufan Rahmadi meminta semua pihak mengatensi persoalan krisis air bersih di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) di Kabupaten Lombok Utara.
Menurutnya, setelah mendapatkan begitu banyak laporan dari pelaku pariwisata di Gili terkait hal ini, ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan para pihak mulai dari pusat hingga daerah.
“Kami sangat prihatin dengan krisis air bersih yang sedang melanda Gili. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, tetapi juga pada sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah tersebut,” ujarnya.
Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk segera duduk bersama dengan para stakeholder pariwisata di Gili guna mencari solusi cepat untuk mengatasi masalah ini.
“Kami juga meminta pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) untuk segera turun tangan dan mendorong para pemegang kebijakan di daerah, baik di Kabupaten Lombok Utara maupun di Provinsi NTB, untuk mengatasi persoalan ini dengan tuntas,” tambahnya.
Sebagai usulan quick win, disarankan beberapa langkah konkret yang dapat segera dilakukan, antara lain, Menyediakan tangki-tangki air darurat di berbagai titik di Gili untuk memastikan pasokan air bersih sementara bagi penduduk dan wisatawan.
Memastikan infrastruktur pengelolaan air yang ada diperbaiki dan dirawat dengan baik, serta mempercepat pembangunan infrastruktur baru yang lebih efisien. Mengajak sektor swasta yang bergerak di bidang teknologi air bersih untuk berkolaborasi dalam menyediakan solusi inovatif, seperti pemasangan instalasi desalinasi air laut.
Mengadakan kampanye edukasi tentang penghematan air kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata di Gili untuk memastikan penggunaan air yang bijak dan berkelanjutan.
“Kita harus bertindak cepat dan tepat untuk mengatasi krisis ini agar tidak semakin parah dan mengganggu perekonomian serta kehidupan masyarakat di Gili. Mari kita bersama-sama menemukan solusi yang terbaik demi kebaikan semua pihak,” tandas Founder Indonesia Tourism Strategist ini.
Diketahui, masalah krisis air bersih ini bermula sejak PT. BAL, perusahaan yang bekerja sama dengan PT. GNE, berhenti beroperasi akibat kasus hukum yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat).
Akibatnya, distribusi air bersih yang sebelumnya diproduksi oleh perusahaan tersebut terhenti, menyebabkan kawasan wisata strategis nasiomal di Lombok Utara ini tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan air bersih dalam beberapa minggu terakhir. (bul)
