Tanjung (ekbisntb.com) – Gili Hotels Association (GHA) menyatakan komitmennya untuk menyerap produk hortikultura pertanian di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Namun untuk mencapai realisasi atau transaksi dengan ribuan hotel di 3 Gili, GHA menunggu komunikasi intens dari lembaga yang ditunjuk Pemda yakni BUMDes Bersama (BUMDesma).
Ketua GHA, Lalu Kusnawan, kepada Suara NTB, Rabu (14/5) mengungkapkan, GHA tetap pada komitmen yang telah ditandatangani dengan Pemda untuk menyerap produk pertanian dan peternakan yang dihasilkan masyarakat lokal. Namun untuk mencapai kata sepakat dengan BUMDesma, pihaknya perlu lebih sering bertemu untuk membahas banyak hal teknis.
“BUMDesma ini harus lebih intens untuk ketemu lagi dengan GHA karena sampai saat ini kita belum lihat barangnya,” ungkap Kusnawan.
Transaksi dengan manajemen perhotelan menurut dia, tidaklah sulit. Namun juga tidak mudah karena komitmen Bundesma selaku penyedia barang, sangat menentukan. Pihaknya tidak menginginkan, tatkala high season dan hotel membutuhkan produk sesuai permintaan, ternyata barang yang diminta tidak bisa disediakan, atau tersedia namun dengan kualitas di bawah standar.
Kusnawan mengingatkan beberapa hal teknis harus dijalankan oleh BUMDesma. Antara lain, ketersediaan atau konsistensi produk dalam jangka panjang, kualitas produk sesuai kebutuhan hotel, term of payment (berjangka), proses distribusi berkenaan dengan cuaca, hingga harga yang disepakati.
“Term of payment ini penting karena tidak mungkin manajemen hotel cash and carry seperti beli di pasar. Kita harap BUMDesma juga dibantu oleh Pemda dalam hal pendanaan karena ini menentukan suplai,” katanya.
“Kualitas dan harga juga harus dibahas teknis. Kita sepakati grade A, ya barang yang datang grade A juga. Kemudian masalah harga, karena kita beli di pasar lokal, lebih dekat, tentu harganya tidak sama dengan di Mataram,” jelasnya lagi.
Ia tidak menyangkal, selama pelaku pariwisata 3 Gili melayani konsumen dalam beberapa puluh tahun, Kepala Kitchen kalangan hotel melakukan pemesanan produk dari berbagai daerah, yakni Mataram hingga Bali.
Pada periode tersebut, ujar Kusnawan, transaksi melibatkan uang tunai bernilai puluhan miliaran dalam satu bulan. Minimal sebuah properti akan memberikan servis sarapan pagi. Dengan asumsi jumlah kamar paling minim pada properti tersebut, biaya sarapan pagi saja bernilai minimal Rp 5 juta.
“Andaikata BUMDesma sudah siap, maka kita perlu cek lapangan dulu, sampelnya seperti apa. Memang kita butuh produknya, tapi jangan lupa, berbisnis dengan industri pariwisata juga berisiko. Misalnya, grade yang tidak sesuai dan harus retur, itu sangat berisiko pada pelayanan hotel. Kesepakatan dengan Bundesma nantinya bukan sekadar trial (coba-coba). Tinggal sekarang bagaimana internal Pemda dengan BUMDesma menyiapkan langkah selanjutnya,” tandas Kusnawan. (ari)
