Mataram (Suara NTB) – Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes., M.H., mengatakan pihaknya kooperatif mengikuti setiap bentuk konfirmasi yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Permintaan konfirmasi ini atas keterkaitannya dengan adanya dugaan kasus penyelewangan dana Lombok Sumbawa Motocross 2023 yang diberikan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) senilai 24 miliar.
“IMI itu sangat koperatif, dan sudah melaporkan ke Kejaksaan Tinggi, kalau inspektorat ingin cross chek lagi kita hubungkan dengan pihak ketiga,” ujarnya, Selasa, 23 Juli 2024.
Ia melanjutkan bahwa IMI hanya mitra pada gelaran tersebut, bukan pelaku kegiatan. Sehingga pihaknya hanya memfasilitasi bagaimana balap motor yang dilaksanakan di Sirkuit Tohpati, Kota Mataram, pada 24-26 November 2023 lalu.
“Untuk penyelenggara tidak ada IMI, pihak ketiga itu,” lanjutnya.
Saat disinggung mengenai adanya pembagian dana senilai Rp7 miliar kepada IMI NTB, direktur RSUP yang dikenal juga dengan dr. Jack ini mengatakan memang benar ada dana masuk ke IMI. Dana tersebut digunakan untuk mensukseskan pelaksanaan acara.
“Iyadong, kalau ndak ada (anggaran, red) bagaimana mau ada event,” tambahnya.
Dr. Jack menjelaskan dana Rp7 miliar tersebut digunakan untuk mendanai keseluruhan balapan.
Sementara saat disinggung adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihaknya bersama dengan Dinas Pariwisata NTB, dan 15 Event Organizer (EO), ia mengatakan biarkan prosesnya berjalan.
“Kita hormati proses yang ada,” tegasnya.
Saat di konfirmasi apakah dirinya sudah dipanggil oleh APH dan APIP, ia mengiyakan hal tersebut. “Klarifikasi boleh dong,” katanya.
Pada pemanggilannya tersebut, dirinya hanya diminta melapor bagaimana proses penyelenggaraan ajang Lombok Sumbawa Motocross 2023 berlangsung. (era)
