Mataram (Suara NTB) – Eskalasi konflik antara Iran dan Israel di Timur Tengah menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terus memantau kondisi para pekerja migran asal daerah tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan mengenai dampak langsung terhadap pekerja migran asal NTB. Namun, pihaknya tetap mewaspadai perkembangan situasi.
“Sampai saat ini kami belum menerima laporan. Kami masih memantau kondisi di Timur Tengah,” ujar Nelly, Minggu, 16 Juni 2025.
Ia menambahkan bahwa belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat terkait langkah penanganan khusus untuk pekerja migran di kawasan konflik. Meski demikian, Disnakertrans NTB terus menjalin koordinasi guna memastikan keselamatan warga NTB yang bekerja di luar negeri.
“Selama tidak ada kejadian luar biasa, kondisi dianggap normal. Tapi kita harus tetap waspada dan terus mengingatkan mereka,” jelasnya.
Menurut Nelly, pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) diyakini telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk.
“Saya yakin Kementerian sudah menyiapkan skenario, karena ini sudah menjadi ranah kebijakan antarnegara,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran dan perwakilan RI lainnya di kawasan untuk memantau situasi.
Berdasarkan laporan KBRI Tehran, terdapat 386 Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini berada di Iran, mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa di kota Qom. Hingga kini, tidak ada laporan WNI yang menjadi korban dalam konflik tersebut.
“KBRI Tehran sudah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga komunikasi dengan KBRI,” kata Judha.
Kemlu juga mengimbau WNI untuk menunda perjalanan ke Iran dan Israel, serta mengantisipasi potensi gangguan penerbangan di wilayah Timur Tengah. Dalam keadaan darurat, WNI diminta menghubungi hotline KBRI Tehran di nomor +98 902 466 8889 atau melalui aplikasi Safe Travel Kemlu. (bul)
