Mataram (Suara NTB) – Belum dilakukannya seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menimbulkan spekulasi dan tudingan kemungkinan ada titipan atau permainan. Tenaga honorer yang sudah mengabdi selama belasan tahun kalah dengan tenaga honorer yang baru mengabdi selama 2-3 tahun.
Salah satu tenaga honorer yang sudah mengabdi di lingkup Pemprov NTB sebelumnya merasa miris ketika melihat teman-temannya yang baru masuk sebagai tenaga honorer sudah diangkat sebagai PPPK. Bahkan, ujarnya, sebelum seleksi dilaksanakan, yang bersangkutan sudah yakin akan lulus.
‘’Kita hanya bisa jadi penonton ketika penerimaan tenaga PPPK beberapa waktu lalu. Sekarang ini, mudah-mudahan kami bisa diakomodir,’’ harap salah satu tenaga honorer yang sudah mengabdi 19 tahun ini.
Pihaknya mengharapkan pada penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024 ini, mereka bisa diakomodir. Menurutnya, pemerintah daerah tinggal membuat usulan penerimaan PPPK dengan membuat rincian formasi sesuai dengan ijazah tenaga honorer ini. Apalagi pada penerimaan CPNS dan PPPK tahun ini, lulusan SMA/SMP mendapat prioritas untuk pengangkatan.
Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan hearing dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat mereka tercatat sebagai tenaga honorer, termasuk dengan Penjabat Sekda NTB ibnu Salim, S.H., M.Si., beberapa waktu lalu. Meski dalam hearing tersebut ada upaya untuk mengakomodir, pihaknya berharap pada penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024 ini bisa dilaksanakan.
Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB H. Yusron Hadi, S.T., MUM., menegaskan, jika proses penerimaan PPPK selama ini, termasuk yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini tetap mengedepankan transparansi.
‘’Saya kira tidak benar itu. Dan tidak ada main titip seperti itu. Semua tahu bagaimana sistem penerimaan CPNS dan PPPK sekarang semuanya dilakukan dengan komputer. Begitu selesai ujian, setiap peserta dengan cepat mengetahui hasilnya. Dan luar biasanya bisa lihat hasil kawannya yang lain,’’ ujarnya menjawab Suara NTB, Rabu, 24 Juli 2024.
Menurutnya, dalam proses penerimaan PPPK betul-betul yang diandalkan adalah pengetahuan dan kemampuan menjawab soal oleh masing masing peserta. Begitu juga pada penerimaan CPNS dan PPPK yang kemungkinan dijadwalkan pada bulan Oktober nanti, pihaknya meminta agar peserta mempersiapkan diri dengan pengetahuan terkait lowongan yang akan dilamar nanti.
‘’Hanya itu yang bisa membantu dan membuka jalan sebagai CPNS dan PPPK diterima. Jadi jangan belum-belum ada mengatakan ini diatur. Tak ada,’’ tegasnya.
Meski demikian, berbagai macam masukan dari tenaga honorer atau akademisi sebagai pengingat bagi pihaknya agar proses pelaksanaan penerimaan CPNS dan PPPK berjalan dengan transparan dan akuntabel. ‘’Kita terima sebagai masukan untuk tetap menjaga proses rekrutmen yang baik,’’ ujarnya.
Pada tahun 2024 ini, Provinsi NTB mendapat kuota sebanyak 14.829 PPPK dan CPNS. Dari 14.829 kuota ini terdiri dari 1.696 formasi CPNS dan 13.133 formasi PPPK. Dari 11 Pemda di NTB, Kabupaten Sumbawa Barat dan Bima mendapatkan kuota rekrutmen CPNS dan PPPK terbanyak tahun 2024.
Adapun rincian kuota formasi CPNS dan PPPK 2024, masing-masing Pemda di NTB, sebagai berikut, Sumbawa Barat 2.847 formasi, Kabupaten Bima 2.150 formasi, Dompu 1.962 formasi, Lombok Tengah 1.665 formasi, Lombok Timur 1.600 formasi, Sumbawa 1.261 formasi, Lombok Utara 1.000 formasi, Kota Bima 829 formasi, Kota Mataram 676 formasi, Pemprov NTB 500 formasi dan Lombok Barat sebanyak 339 formasi. (ham)
