PEMERINTAH Pusat resmi meluncurkan 1.166 Koperasi Desa Merah Putih yang ada di NTB. Peluncuran dilakukan secara serentak bersama dengan 80 ribu desa di Indonesia oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu arahan Pemerintah Pusat terkait bagaimana modal bisnis 1.166 Kopdes di NTB.
“Kita menunggu arahan dari pusat nanti, modal bisnisnya seperti apa. Tetapi yang jelas sekarang sudah terbentuk yang 1.166 koperasi merah putih berbadan hukum di NTB,” ujarnya, Senin, 21 Juli 2025.
Iqbal mengatakan, Kopdes membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan produknya. Masyarakat pelaku UMKM bisa menjadi anggota Kopdes untuk menjajakan jualannya.
Pemprov NTB, lanjutnya menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan program pemerintah pusat ini, khususnya dalam identifikasi potensi lokal untuk dikembangkan dalam Kopdes.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan tiga desa menjadi mode dalam peluncuran Kopdes Merah Putih di NTB, di antaranya Desa Kekeri, Lombok Barat, Desa Bilelando, Lombok Tengah, dan Desa Kembang Kuning, Lombok Timur.
Dia menjelaskan, tahapan pembangunan Kopdes telah dirancang melalui peta jalan yang jelas. Sejak Februari hingga 30 Juni 2025, difokuskan pada pembentukan kelembagaan, termasuk sosialisasi hingga pengesahan badan hukum. Hingga akhir Juni, tercatat 1.166 Kopdes di NTB telah berbadan Hukum.
“Tahap selanjutnya adalah pengisian aktivitas usaha dan operasionalisasi.
Sekarang tinggal diisi dan dijalankan. Kita ditarget sampai akhir tahun sudah mengoperasikan semuanya. Waktunya cukup berat, hanya enam bulan,” ujarnya, Senin, 21 Juli 2025.
Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini membeberkan, NTB memilih Desa Kekeri sebagai titik awal peluncuran karena dianggap paling siap secara struktur kelembagaan dan kesiapan warga. Kendati demikian, dirinya tidak menampik bahwa ada desa lain yang lebih siap dibanding Kekeri.
Dijadikannya Kekeri sebagai desa model, lanjut Masyhuri agar desa-desa lain tidak merasa tertinggal atau minder dalam mengikuti program serupa.
“Kita tidak ambil desa juara atau desa wisata unggulan seperti Kembang Kuning, supaya desa lain tidak mencari-cari alasan. Kekeri ini contoh realistis yang bisa ditiru,” jelasnya.
Setiap desa percontohan punya spesifikasi sektor unggulan. Kekeri difokuskan pada pertanian pinggiran kota, Bilelando pada sektor kelautan dan perikanan, dan Kembang Kuning sebagai desa wisata dan pertanian dataran tinggi. Ketiganya akan menjadi model Kopdes yang bisa direplikasi sesuai karakteristik desa lainnya di NTB.
Untuk mencegah Kopdes hanya menjadi papan nama tanpa aktivitas nyata, Pemprov NTB mendorong keterlibatan lintas sektor, termasuk OPD teknis, Pemdes, notaris, BUMDes, hingga BUMN dan pihak swasta.
“Kalau kemarin Diskop dan Pemdes yang banyak di depan, sekarang semua harus terlibat. Tidak bisa hanya andalkan satu pihak. Satgas dan yang di luar satgas semua harus bergerak,” tegasnya.
Program ini akan bersinggungan dengan banyak sektor. Di desa pertanian, misalnya, pengelolaan hasil panen harus dikaitkan dengan kebutuhan musim dan gudang penyimpanan. Di bidang kesehatan, keterlibatan BUMN seperti Kimia Farma juga menjadi peluang kerja sama strategis.
Terkait modal awal Kopdes, besarannya akan bergantung pada kesepakatan simpanan pokok dan wajib antaranggota. Ada kemungkinan pemanfaatan Dana Desa, namun tetap mengikuti aturan ketat mengenai penyertaan modal. Ada juga keterlibatan perbankan yang akan membantu permodalan Kopdes. (era)
