Mataram (Suara NTB) — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi memberikan apresiasi terhadap kinerja seluruh aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, terutama dalam hal profesionalisme proses seleksi dan pelaksanaan kegiatan yang selama ini telah berjalan.
Namun demikian, Dewan tetap memberikan catatan kritis terhadap beberapa hal yang dianggap belum optimal, khususnya menyangkut target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025.
Pipit, sapaan akrab akrabnya menyampaikan bahwa meskipun kinerja eksekutif sudah cukup baik, fungsi pengawasan, perencanaan, dan penganggaran tetap harus dijalankan secara maksimal. “Kami tetap berpegang pada tugas kami untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan penganggaran, terutama dalam konteks PAD yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menyoroti capaian rasio PAD terhadap PDRB yang masih berada di angka 1% pada tahun 2024, padahal target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lebih tinggi. “Ini menjadi pertanyaan lanjutan kami. Bagaimana strategi pemerintah untuk mengejar target tersebut di tahun 2025?” kata politisi Partai Nasdem ini.
Pipit juga menekankan pentingnya pembentukan tim yang mampu mengoptimalisasi penerimaan PAD secara lebih transparan dan efektif. Salah satu perhatian utama yang disampaikan adalah perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan Penerimaan dari Pajak dan Retribusi Daerah. Menurutnya, dalam beberapa hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum menunjukkan indikator optimalisasi yang cukup kuat, sehingga serapan anggaran (SILPA) masih cenderung hanya fokus pada pembangunan fisik semata.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini turut menyoroti masalah infrastruktur, khususnya terkait normalisasi saluran air di sejumlah jalan utama. “Kami melihat belum ada progres berarti terkait dengan normalisasi saluran yang sudah kami sampaikan sejak tahun lalu. Program ini perlu diintegrasikan dengan usulan-usulan tambahan dari OPD terkait dalam perubahan anggaran,” ujarnya.
Pipit berharap evaluasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi eksekutif dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan, khususnya yang menyangkut pendapatan daerah dan pelayanan infrastruktur publik. (fit)
