Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) secara terbuka menyatakan belum mampu memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) kepada seluruh tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah.
Demikian disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Muhammad Edwin Hadiwijaya usai memberikan santunan secara kepada ahli waris peserta BPJamsostek di sela sosialisasi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lotim, Kamis, 7 Agustus 2025
Wabup mengakui jumlah tenaga honorer di Lotim yang mencapai 10.976 orang merupakan tantangan besar bagi kemampuan keuangan daerah dalam memasukkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Jumlah honorer di Kabupaten Lombok Timur cukup banyak, sehingga tidak bisa menanggung semuanya,” ujar Edwin.
Edwin menekankan pentingnya sosialisasi yang gencar, tidak hanya di internal instansi pemerintah, tetapi juga melalui organisasi masyarakat (ormas) dan profesi. Seperti dilakukan kepada anggota GOW yang diketahui cukup banyak. “Perlu dilakukan sosialisasi sesering mungkin. Termasuk kepada GOW yang anggotanya cukup banyak dan cukup besar seperti Muhammadiyah, NW, NWDI, organisasi profesi, ada Dharma Wanita dan lainnya. Sosialisasi lewat ormas bisa lebih cepat,” jelasnya.
Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman bersama tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemkab berencana menerapkan kebijakan baru pada proyek belanja modal pekerjaan fisik. “Pemkab Lotim akan coba cari formula, ketika ada proyek dan program belanja modal untuk pekerjaan fisik, pihak ketiga mewajibkan membayarkan karyawannya bayar BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Kebijakan ini akan mewajibkan kontraktor/pihak ketiga penyedia jasa untuk menjamin BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja harian atau tidak tetap (seperti tukang dan peladen) selama masa kontrak pekerjaan.
Mengingat keterbatasan anggaran, Pemkab Lotim saat ini hanya mampu memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga honorer yang memiliki risiko tinggi dalam menjalankan tugasnya. “Pilihan dahulukan yang berisiko tinggi,” tegas Edwin. Kelompok yang saat ini sudah mendapat prioritas jaminan.
Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemkab untuk terus memperluas cakupan perlindungan. “Ke depan bisa lebih banyak,” ujarnya. Ia juga menyadari sepenuhnya besarnya manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja.
Kepala Cabang BPJamsostek Lotim, Muhammad Yohan Firmansyah dikonfirmasi terpisah menjelaskan melalui sosialisasi terus diharapkan jumlah kepesertaan terus bertambah. Untuk honorer disebut sejauh ini masih kurang.
Jumlah non ASN yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lotim 4.311. Guru honorer 1.973 orang. Tenaga medis 2.294 orang, perangkat desa 3.569 orang, perangkat kecamatan 209, perangkat lurah 63 orang. Total keseluruhan yang bersamaan dengan satlimas, RT, BPD, kader posyandu, petani tembakau penerima bantuan iuran dari DBH CHT ini mencapai 33.029 orang. Ke depan katanya akan coba dimasukkan pada tenaga guru dan marbot masjid.
Kepala Cabang BPJamsostek Lotim ini mengapresiasi Pemkab Lotim yang memfasilitasi kegiatan sosialisasi bersama GOW. Hadirnya 28 ormas di bawah koordinasi GOW Lotim turut hadir dalam sosialisasi yang digelar di ruang rapat utama I Kantor Bupati Lotim tersebut sangat bagus. Apalagi sampai saat ini per bulan Juli 3025, jumlah peserta aktif sebanyak 147.384. Jumlah ini merupakan akumulasi dari pekerja formal 87.979 orang dan non formal sebanyak 59.405 orang. (rus)
