Mataram (Suara NTB) – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi NTB mengakui operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di beberapa desa model masih berjalan sangat terbatas. Hingga saat ini, pemerintah daerah masih menunggu hasil pembahasan nasional terkait implementasi program tersebut, khususnya dalam hal dukungan dan intervensi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Sekarang ini baru kita bicara pada level desa model atau mock up. Di NTB, yang masuk sebagai Kopdes Merah Putih antara lain di Desa Kekeri, Kopdes Merah Putih Bilelando di Lombok Tengah, dan Kopdes Merah Putih Kembang Kuning di Lombok Timur. Beberapa di antaranya sudah mulai beroperasi, tetapi masih sangat terbatas,” jelas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, H. Ahmad Masyhuri, S.H., saat ditemui di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Kamis, 7 Agustus 2025.
Menurut Masyhuri, pihaknya belum bisa memberikan kepastian lebih lanjut mengenai skema pelaksanaan dan pengembangan Kopdes Merah Putih sebelum adanya arahan dan kebijakan resmi dari pusat. Ia mengatakan bahwa saat ini tengah berlangsung rapat penting di Denpasar, Bali, yang membahas secara nasional operasional Kopdes Merah Putih, dan mengundang kepala daerah serta instansi terkait.
“Kita tunggu besok hasil rapat di Denpasar seperti apa nanti implementasinya. Kita juga berharap ada sokongan dari BUMN untuk mendorong program ini. Seperti apa bentuk dukungan dan implementasinya? Itu yang paling penting. Makanya kita belum bisa ambil langkah konkret sebelum ada kepastian,” ujarnya.
Diakuinya, sampai saat ini belum ada skema bantuan modal yang jelas dari BUMN untuk mengakselerasi program tersebut. Padahal, modal usaha menjadi aspek paling krusial bagi koperasi desa agar bisa bergerak secara aktif dan mandiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
“Begitu juga untuk bantuan modal, kita belum berani menjanjikan apapun kepada desa atau koperasi yang bersangkutan. Selama belum ada keputusan resmi dari pusat atau keterlibatan konkret dari BUMN, kami tidak bisa bergerak jauh,” tambahnya.
Program Kopdes Merah Putih merupakan salah satu inisiatif nasional dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi desa berbasis koperasi. Di dalamnya terkandung misi untuk menjadikan koperasi sebagai sentra ekonomi produktif yang dapat mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki ketimpangan akses terhadap layanan keuangan formal.
Namun, ujarnya, pelaksanaan program ini di NTB masih dalam tahap awal dan perlu banyak dukungan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, hingga pembiayaan. “Kami optimis, sepanjang ada keseriusan dari pemerintah pusat, BUMN, dan sinergi lintas sektor, Kopdes Merah Putih bisa menjadi penggerak ekonomi desa di NTB. Tapi kita tidak ingin bergerak tanpa pijakan yang jelas. Harus ada regulasi, komitmen, dan roadmap yang konkret,” tegasnya. (ham)
