Mataram (Suara NTB) – Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 18 Sentra Paramita Mataram masih kekurangan beberapa fasilitas. Salah satunya laptop untuk pembelajaran. Berangkat dari hal itu, SRMP berharap ada pendistribusian laptop ke sekolah.
Kepala SRMP 18 Sentra Paramita Mataram, Satria Irwandi pada Senin, 11 Agustus 2025, mengakui sekolahnya belum memiliki benda elektronik tersebut. Selama ini proses pembelajaran yang memerlukan laptop seperti Mata Pelajaran (Mapel) Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) biasanya berlangsung karena memanfaatkan sumber daya yang ada.
“Kami menggunakan laptop kami (tenaga pendidik) masing-masing untuk membantu anak-anak. Contohnya kita Talent DNA kan harus menggunakan laptop itu. Jadi kami memanfaatkan fasilitas yang ada untuk sementara,” katanya kepada Suara NTB.
Meski memiliki keterbatasan fasilitas, pihak SRMP 18 Sentra Paramita Mataram berkomitmen tetap melangsungkan pembelajaran. “Jadi tetap untuk pembelajaran TIK tetap ada, tidak terhambat walaupun kondisi yang sekarang belum datang kita punya laptop,” jelasnya.
Saat ini, SRMP tengah menunggu informasi dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait pendistribusian laptop ke sekolah-sekolah rakyat di Indonesia. Khususnya untuk wilayah bagian Timur. “Untuk yang di Jakarta sudah datang. Wilayah-wilayah seperti Bekasi, Bogor itu sudah datang. Untuk wilayah Jawa Tengah juga sudah ada mereka,” ungkapnya.
Keberadaan fasilitas seperti laptop menjadi penting untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Pihak SRMP berharap, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemensos segera mendiskusikan perangkat elektronik tersebut ke sekolah-sekolah. “(Harapannya) Segera dikirimkan. Memang kita membutuhkan. Makanya sedang diproses,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Sosial, Saifullah Yusuf berencana mengadakan 15.000 laptop, khusus untuk siswa Sekolah Rakyat. Mengutip Detik.com., Menteri yang akrab dengan sapaan Gus Ipul itu memastikan pengadaan laptop akan berlaku secara transparan dan akuntabel.
“Saya sudah minta kepada penanggung jawab pengadaan untuk melakukan pengadaan dengan transparan, dengan terbuka, tidak kongkalikong, tidak ada lagi praktek-praktek yang melanggar aturan,” katanya, Minggu (10/8/2025). (sib)
