Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa tengah berkoordinasi dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dalam mengawal ekonomi biru yang saat ini tengah dicanangkan Pemerintah pusat dengan lima kebijakan strategis.
“Jadi, ada lima kebijakan di ekonomi biru yakni di perikanan, kelautan, pariwisata, konservasi yang keberlanjutan. Budi daya untuk ketersediaan pangan aquatik dan penangkapan sesuai kouta,” kata Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Sumbawa, Andi Kusmayadi, kepada Suara NTB, Rabu, 20 Agustus 2025.
Ia melanjutkan, kebijakan ekonomi biru tersebut dilakukan untuk menekan adanya aktivitas penangkapan ikan yang menggunakan alat kompresor. Kuota itu ditetapkan Pemerintah sesuai dengan asesmen berdasarkan ikan yang bisa ditangkap para nelayan.
“Sekarang ini sudah banyak keluhan dari masyarakat nelayan di mana ikan yang ditangkap saat ini kecil semua. Kami menduga ada permasalahan di ekosistem,” ucapnya.
Terkait konservasi, lanjut Andi, saat ini ada sekitar 100.000 hektare lahan konservasi di Sumbawa yang terbentang dari pesisir timur hingga wilayah barat. Jadi, untuk konservasi tersebut itu merupakan kewenangan provinsi meskipun ada beberapa zona yang menjadi tempat aktivitas masyarakat.
“Di daerah konservasi juga termasuk dalam penanggulangan masalah sampah plastik karena itu menjadi persoalan yang dihadapi saat ini oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia pun meyakinkan, pada prinsipnya Sumbawa sudah sangat siap dalam mendukung kebijakan ekonomi biru yang dicanangkan pemerintah pusat. Tentu upaya awal yang dilakukan pemerintah saat ini yakni penataan terhadap kawasan dan salah satu yang dilakukan yakni pengembangan di desa-desa.
“Kita kemarin sudah bertemu dengan 22 kepala desa di sepanjang kawasan Samota karena itu menjadi prioritas Provinsi dan mereka siap untuk mendukung program tersebut,” ujarnya.
Pola yang dilakukan terhadap 22 desa tersebut nantinya dengan pendekatan komoditas-komoditas unggulan. Dari komoditas unggulan tersebut nantinya Pemerintah akan menyusun tim pengelolaan dan pembangunan ekonomi biru.
“Kita akan membentuk tim pengelolaan dan pembangunan ekonomi biru di Sumbawa yang nantinya akan mengawal delapan klaster itu yakni budidaya, perikanan, penangkapan, konservasi, pariwisata, dan ekonomi biru terbarukan,” jelasnya.
Berdasarkan hasil temuan awal oleh pihak desa, komoditas dan trend usaha yang berkembang di desa. Konsep selanjutnya yang harus dilakukan oleh desa yakni mengintegrasikan diri kedalam koperasi merah putih yang telah dicanangkan pemerintah.
“Jadi, besar sebenarnya konsep (ekonomi biru) yang tadinya parsial dan dilakukan secara sendiri-sendiri sekarang diintegrasikan dalam koperasi merah putih sehingga konsep ekonomi biru yang dicanangkan bisa terealisasi,” tukasnya. (ils)
