Giri Menang (Suara NTB) – Status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Lombok Barat (Lobar) terancam, lantaran sampai saat ini temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di sejumlah OPD besar belum bisa dituntaskan. Penyelesaian temuan ini sulit diselesaikan, disebabkan inventarisasi barang di OPD besar seperti Dinas Dikbud, Dikes dan OPD besar lainnya belum tuntas.
Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar M. Erpan menerangkan saat ini sedang berlangsung pemeriksaan BPK terkait tindak lanjut temuan LHP BPK tahun 2024. Tindak lanjut temuan ini terkait inventarisasi barang di OPD – OPD besar belum tuntas.
“Itu (inventarisasi barang) di OPD besar seperti Dikbud, Dikes dan PU belum tuntas. Itu masih jadi kendala, kalau belum selesai yang itu, mereka ada proses penghapusan aset yang rusak berat,” kata Erpan, kemarin. Termasuk, kendaraan dinas sudah dikumpulkan semua untuk diproses lelang.
Diakui kendala yang dihadapi di OPD besar, sedangkan di OPD kecil hampir rampung. Sejauh ini lima OPD sudah tuntas temuan BPK terkait aset ini. Jumlah barang yang belum sinkron ini jumlahnya besar, per item barang itu mencapai banyak sekali. “Sehingga Jika ini tidak tuntas tahun ini, maka rawan Lobar untuk dapat WTP tahun depan,” imbuhnya.
Posisi Lobar terkait opini dari BPK rawan tidak mendapatkan WTP jika temuan ini tidak juga diselesaikan tahun ini. Sebab Lobar sudah diberikan dua kali untuk memperbaiki temuan ini oleh BPK, sehingga jika tidak diselesaikan, BPK menganggap Pemkab tidak serius dalam menyelesaikan persoalan aset ini.
Dikatakan, letak kendala krusial, banyak faktor. Secara teknis aset ini barang lama yang sulit sekali untuk diidentifikasi atau ditemukan. “Itu problem untuk peralatan mesin. Itu baru peralatan mesin, belum bicara tanah, belum bicara jalan, itu harus tuntas tahun ini,” imbuhnya. (her )
