Dompu (Suara NTB) – Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri melaporkan ada 210 orang warga Dompu, datanya bermasalah. Temuan ini karena ketidak sinkronnya data BPS dan BPJS Kesehatan, sehingga harus dilakukan coklit terbatas (Coktas) untuk mendapatkan data pemilih berkelanjutan oleh KPU.
Coklit terbatas KPU Kabupaten Dompu mulai dilakukan pada Senin, 25 Agustus 2025 hingga Kamis, 28 Agustus 2025 ini. “Kami mendapatkan data dari Dirjen Dukcapil Kemdagri, ada ketidak sinkronan data sehingga diharuskan melakukan pencocokan ke lapangan,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Dompu, Arif Rahman, SH., Senin, 25 Agustus 2025 sore.
Arif mengakui, hasil pencocokan di lapangan ditemukan ketidaksesuaian data dengan fakta di lapangan. Seperti temuan pihaknya di Desa Serakapi dan Saneo, ada 7 orang terdata sudah meninggal. Tapi faktanya masih hidup. Begitu juga dengan di Desa Kareke. Ada 2 orang warga yang dilaporkan sudah meninggal dunia, juga masih hidup.
“Ini terjadi akibat kartu BPJS Kesehatannya dipinjam orang lain. Yang pinjam BPJS ini sudah meninggal, tapi pemilik BPJS-nya justru masih hidup. Sehingga terjadi perbedaan data di BPJS Kesehatan dengan (Dirjen) Dukcapil,” ungkap Arif Rahman.
Setelah proses Coktas dilakukan KPU dan diawasi Bawaslu, Arif Rahman mengatakan, pihaknya akan melakukan pleno dengan menghadirkan Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu, BPS, dan BPJS Kesehatan. Hasil pleno ini nantinya akan juga disampaikan ke pemerintah. “Kita akan selesaikan dulu Coktasnya, baru diplenokan,” katanya.
Yusuf, divisi sosialisasi KPU Kabupaten Dompu yang dihubungi terpisah mengakui, adanya ketidak sesuaian data yang ditemukan di lapangan akibat perangkat di Tingkat bawah juga tidak melakukan update data kependudukan. Data warganya yang meninggal tidak juga dilaporkan, sehingga diterbitkan sertifikat meninggal dunia untuk dihapuskan datanya. “Tadi di Kandai Dua kita temukan, data Dukcapilnya masih hidup, tapi kenyataannya sudah meninggal 5 tahun lalu,” ungkapnya. (ula)
