Dompu (suarantb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI H. Fahri Hamzah meresmikan penataan kawasan kumuh Dorokarama Desa Soro, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Senin (15/6). Penataan kawasan kumuh ini dibangun melalui Dana Alokasi Khusus Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) tahun 2025.
Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita, penandatanganan prasasti dan peninjauan kawasan perumahan oleh Wamen PKP didampingi Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H. Lalu Mohammad Faozal serta pejabat lainnya.
Fahri Hamzah menyampaikan, keberhasilan Pemkab Dompu melaksanakan kegiatan PPKT tahun 2025 di atas lahan seluas 2,28 hektar dari 8,7 hektar lahan kumuh di sekitarnya, akan menjadi perhatian untuk melanjutkan penataan tahap berikutnya. “Gambar yang saya lihat awal tahun 2025, sekarang sedikit demi sedikit jadi kenyataan. Tadi Pak Bupati ada sekitar 8 hektar, ini baru diwujudkan baru 2 hektar lebih,” katanya.
Fahri juga mengungkapkan, komitmen Presiden Prabowo yang ingin anggaran negara bisa dinikmati rakyat tanpa banyak biaya proses,sehingga harus banyak ide dan terobosan. Jika di ujung Selatan Dompu ada Pantai Lakey, di Kecamatan Kempo ada Teluk Saleh, tempat menikmati Hiu Paus dan keindahan serta potensi Teluk Saleh lainnya. Ada Pulau Moyo, Teluk Satonda, dan Gunung Tambora yang telah menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).
“Kalau terus kita bikin proposalnya, kita ajukan. Bawa ke pimpinan–pimpinan di Jakarta, supaya mereka juga tahu. Bapak ibu sekalian, jangan percaya pejabat (pusat) itu tahu daerah. Indonesia terlalu besar. Kalau bapak ibu tidak agresif memberitahu orang Jakarta bahwa kita ada, kita bisa–bisa tidak ada nanti,” ungkap H Fahri Hamzah.
Karenanya, Wamen PKP mendorong, rumah yang sudah terbangun ditambah kamarnya dan dijadikan sebagai home stay untuk disewakan bagi wisatawan. Sampah tidak dibuang sembarangan ke sungai apalagi ke laut, tapi dipilah dari rumah tangga untuk memberi nilai ekonomis.
Sebelumnya, Bupati Dompu Bambang Firdaus menyampaikan, apresiasinya kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan pada pelaksanaan kegiatan pengentasan permukiman kumuh terpadu (PPKT) di Desa Soro. “Program ini telah menghadirkan perubahan yang nyata dan memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas hunian serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia pun meminta dukungan dan pengawalan dari Wamen terhadap keberlanjutan penanganan kawasan kumuh di Desa Soro, Kecamatan Kempo. Dari total luas kawasan kumuh sebesar 8,7 hektar hingga saat ini baru seluas 2,28 hektare yang berhasil ditangani. Sebagai bentuk komitmen, Pemda Dompu telah mengikuti kompetisi Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah (DAK JM) tahun 2027–2029 untuk melanjutkan penanganan kawasan ini.
Dari 169 kabupaten/kota yang mengikuti proses kompetisi, Dompu masuk diantara 54 daerah yang dinyatakan memenuhi syarat ke tahapan berikutnya. Besar harapan, Kementerian PKP dapat terus mendukung dan mengawal, sehingga sisa kawasan yang belum tertangani dapat diselesaikan secara bertahap dan berkesinambungan. (ula)
