Mataram (suarantb.com) – KONSEPSI NTB melalui program Women Forest Defender, berkolaborasi dengan BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Review & Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Pembangunan Rendah Karbon & Berketahanan Iklim (PRKBI) yang berperspektif GEDSI. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Prime Park, Mataram, pada Rabu, 27 Agustus 2025.
FGD dan konsultasi publik ini bertujuan untuk memperkuat peran perempuan dalam perencanaan dan implementasi PRKBI, khususnya di kawasan hutan. Adapun tujuan utama kegiatan ini meliputi:
- Meningkatkan kapasitas dan keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi PRKBI.
- Mengidentifikasi peran, tantangan, dan peluang perempuan dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai bagian dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- Melakukan kajian dan review terhadap program atau kebijakan PRKBI yang sudah berjalan untuk menemukan celah, hambatan, dan peluang perbaikan.
- Menyerap aspirasi, kebutuhan, dan masukan dari masyarakat, khususnya perempuan, melalui mekanisme konsultasi publik yang inklusif.
- Merumuskan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang berspektif gender, aplikatif di tingkat tapak, dan mendukung tujuan PRKBI.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan perempuan dari komunitas sekitar kawasan hutan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta pemangku kebijakan daerah. Melalui forum ini, sejumlah aspirasi berhasil dihimpun, khususnya terkait kebutuhan peningkatan kapasitas kelompok perempuan, akses yang lebih adil terhadap program pemerintah, serta kebijakan yang responsif terhadap tantangan perubahan iklim di tingkat tapak.
Perwakilan peserta, Lilik Ernawati, menyampaikan bahwa forum ini membuka ruang bagi perempuan untuk menyuarakan pandangan dan pengalaman mereka. “Selama ini perempuan sering dianggap hanya sebagai pihak yang terdampak, padahal kami juga mampu menjadi penggerak utama dalam menjaga hutan dan menghadapi perubahan iklim,” ungkapnya.
Hasil FGD dan konsultasi publik ini akan dirangkum dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang berperspektif gender untuk memperkuat pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (*)
