Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB mengungkapkan bahwa salah satu penyebab rendahnya kinerja serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB, karena rencana penggabungan OPD. Sehingga OPD-OPD yang akan dileburkan itu tidak berani belanja.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Lalu Wirajaya mengakui hal itu bahwa Perda SOTK baru tersebut berimplikasi pada serapan belanja daerah semester pertama. Belanja sejumlah OPD menjadi tidak maksimal. Terutama OPD-OPD yang masuk dalam daftar perampingan atau penggabungan dengan OPD lain.
“Mereka masih wait and see. Beberapa OPD masih di bawah standar serapan anggarannya. Ini sudah satu semester lebih,” ujar Lalu Wirajaya pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Idealnya, tegas Lalu Wirajaya, realisasi belanja sudah sampai 50 persen lebih. Tapi hingga Juli, ada sejumlah OPD yang laporan belanjanya masih 20-30 persen. Dinas Pertanian dan Perkebunan, contohnya, sampai Juli serapan belanja masih 24 persen.
Rendahnya serapan belanja dipicu oleh kekhawatiran pengabungan OPD dalam perda SOTK baru. Tapi setelah dijelaskan bahwa dalam APBD Perubahan 2025 tidak ada penggabungan OPD. Karena itu mereka diminta untuk menggenjot belanja dalam bentuk program kerja. Dengan demikian serapan anggaran menjadi maksimal.
“Insya Allah pengabungan OPD baru mulai tahun depan. Sehingga realisasi belanja ini bisa dikejar. Mumpung masih beberapa bulan,” tegasnya.
DPRD NTB juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyampaikan hal itu ke seluruh OPD. Khususnya instansi-instansi yang terdampak Perda SOTK baru. Bahwa belanja daerah harus digenjot lagi secara maksimal hingga Desember 2025.
“Kami minta TAPD melakukan evaluasi untuk segera melakukan eksekusi anggaran,” tegas politisi partai Gerindra itu.
Diketahui kinerja realisasi anggaran pada semester I tahun 2025, baru mencapai angka 29 persen. Capaian Itu jauh dibawah target ideal 50 persen yang ditargetkan oleh permendagri nomor 77 tahun 2020 terkait penyerapan belanja minimal proposional dengan waktu. Rendahnya realisasi anggaran tersebut dikhawatirkan mempengaruhi perputaran ekonomi ditengah masyarakat. (ndi)
