Mataram (suarantb.com) – Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menegaskan tidak ada kenaikan tunjangan dewan. Menurutnya, tunjangan yang diterima saat ini sudah cukup nominalnya, sehingga tidak perlu menambah adanya tunjangan perumahan seperti yang diributkan.
“Apa yang sudah diterima sudah cukup. Sementara kita ikutilah. Kebatinan masyarakat kita harus pahami. Suasana penderitaan masyarakat juga kita harus ikut merasakan,” ujar Ketua DPRD NTB ini, Selasa, 2 September 2025.
Menurutnya, saat ini pihaknya fokus untuk bekerja. Memastikan agenda-agenda yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak terganggu. Seperti penyelenggaraan rapat paripurna dan sebagainya sesuai dengan yang sudah dimandatkan dalam jadwal Badan Musyawarah (Banmus).
“Prinsipnya tidak boleh ada keterlambatan dalam membahas kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Pasca-insiden pembakaran dua gedung utama DPRD NTB beberapa waktu lalu, DPRD NTB akan menggunakan Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB untuk kegiatan rapat paripurna. Sementara untuk lokasi berkantor, pihaknya masih melakukan pencarian. “Rapat tetap berjalan, kita gunakan Ruang Rapat Tambora,” tambahnya.
Dia mengatakan, antara pemerintah, lembaga, masyarakat tidak perlu saling menyalahkan atas aksi yang membakar gedung DPRD NTB. Menurutnya, aksi massa yang membakar gedung DPRD murni sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat.
Adapun kejadian pembakaran tersebut menjadi introspeksi bagi anggota DPRD NTB untuk memberi ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi.
“Ke depan harus jauh lebih baik, kita harus memberikan ruang aspirasi untuk masyarakat seluas-luasnya. Kalau cukup, kami nanti akan buat ruang untuk menerima aspirasi masyarakat. Saya harap ke depan harus lebih baik,” pungkas Ketua DPRD NTB.
Rencana Revitalisasi Kantor DPRD NTB
Di lain sisi, Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal mengatakan prioritas pihaknya saat ini mencarikan lokasi kantor untuk wakil rakyat NTB itu. Sebab, menurutnya, dewan memiliki kewajiban yang harus mereka selesaikan.
“Karena ada mandat yang mereka punya, ada kewajiban yang mereka jalankan. Itu yang penting harus kita amankan,” ucap Iqbal.
Gubernur menilai kondisi dua gedung DPRD NTB yang hangus terbakar menghambat pekerjaan mereka. Hal itu berpengaruh terhadap kinerja Pemprov NTB, karena eksekutif dan legislatif merupakan pilar pemerintah untuk membangun daerah. ‘’Karena itu dua unsur yang saling berkaitan,’’ tambahnya.
Menyinggung soal rencana revitalisasi Kantor DPRD NTB beberapa bulan lalu. Iqbal mengaku pihaknya tidak pernah membatalkan rencana tersebut. Namun, rencana awal pihaknya akan melakukan revitalisasi pada tahun depan, secara bertahap.
“Dengan kondisi ini harus ada percepatan. Mau tidak mau itu adalah simbol dari daerah kita. Jadi punya Kantor DPRD yang pantas itu juga simbol daerah,” ujarnya. (era)
