LEMBAGA Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram tengah melakukan pendampingan terhadap dua siswa dari salah satu SMP di Mataram. Kedua siswa tersebut diduga ikut serta dalam aksi demo i di Kantor DPRD NTB pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan proses pendampingan kepada dua pelajar tersebut. “Termasuk dia (diduga) terlihat gitu melakukan perusakan di kantor DPRD NTB kemarin,” katanya kepada Suara NTB, kemarin.
Joko menyampaikan, LPA Kota Mataram sudah berkoordinasi dengan pihak satuan pendidikan tempat anak tersebut bersekolah. Koordinasi dilakukan untuk berupaya agar anak tersebut tidak terlibat kembali dalam aksi-aksi serupa.
“Kita juga menyampaikan kepada teman-teman sekolah juga bagaimana kemudian ke depan pengawasan anak-anak ini,” jelasnya.
Yang menjadi pekerjaan rumah (PR), terutama sekolah, kata Joko, adalah memastikan peserta didik tidak terlibat dalam aksi yang menimbulkan kericuhan di luar jam sekolah.
Selain itu, LPA juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam pengawasan terhadap anak-anak ketika berada di luar sekolah, khususnya di rumah.
“Nah sepulang sekolah ini kan sering kali orang tua juga tidak melakukan pengawasan secara maksimal,” ujar Joko.
Meski demikian, LPA belum menemukan adanya korban akibat pelibatan siswa dalam aksi demo. Namun, di sisi lain LPA justru menyoroti adanya keterlibatan pelajar dalam aksi demo yang berujung pada tindakan kekerasan.
“Di Jakarta juga begitu. Anak-anak STM yang lebih agresif. Masih agak mending, tapi kalau ini yang anak-anak STM ini ada apa sebenarnya? Ini yang menjadi PR kita,” terang Joko.
Di situasi yang terbilang cukup kondusif saat ini, LPA tetap menekankan langkah antisipatif baik dari sekolah maupun orang tua untuk mencegah siswa kembali terlibat dalam aksi yang bersifat anarkis.
“Kalau sekarang ini yang bisa kita lihat adalah pengetatan di sekolah. Ada beberapa yang kemudian melakukan upaya dengan cara memodifikasi jam pembelajaran,” tutur Joko.
Selain peran sekolah, Joko juga mengimbau agar orang tua melakukan upaya pengawasan terhadap anak-anaknya. “Jadi kalau imbauannya bagaimana orang tua juga bisa melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya, sekolah juga melakukan pengetatan. Harus dua-duanya dilakukan secara simultan,” pungkasnya. (sib)
