Bima (Suara NTB) – Masyarakat Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, kembali bersuara atas nasib mereka pascabanjir bandang yang melanda daerah tersebut pada Februari 2025 lalu. Ratusan warga terdampak menutup jalan lintas Wera-Bima, pada Senin, 8 September 2025 pagi. Aksi itu mengakibatkan arus lalu lintas macet total.
Kepala Desa (Kades) Nanga Wera, Umar membenarkan pemblokadean jalan oleh warganya. Ia mengatakan aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan masyarakat karena janji perbaikan dari pemerintah belum terealisasi.
“Benar, lagi ada pemblokadean jalan. Aksi ini masyarakat yang terdampak banjir memutup jalan. Tuntutannya yang pertama, janji pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk perbaiki rumah yang hilang dan rusak. Yang kedua, perbaikan infrastruktur pertanian yang semuanya rusak karena banjir. Tidak ada satu pun upaya atau perhatian pemerintah kabupaten maupun provinsi atas persoalan ini,” tegasnya saat dihubungi Suara NTB, pada Senin, 8 September 2025.
Umar menjelaskan, masyarakat menutup jalan dengan tegas dan menyatakan tidak akan membuka kembali sebelum ada kepastian dari pemerintah.
“Aksi penutupan jalan ini akan dilakukan sampai waktu tak tentukan. Masyarakat yang terdampak banjir akan berhenti menutup jalan jika ada pihak pemerintah daerah Kabupaten Bima maupun Pemprov NTB menemui masyarakat. Jalan akan ditutup sampai kapan, kalau sebulan ya sebulan, sampai ada pihak pemerintah yang memberikan kejelasan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, selama sembilan bulan terakhir, dirinya terus berusaha memperjuangkan aspirasi warga. Umar mengaku sudah melakukan koordinasi berkali-kali dengan pemerintah daerah, namun belum ada hasil.
“Saya selaku kepala desa sudah berkoordinasi lebih dari puluhan kali. Selama sembilan bulan ini, hampir tiap bulan saya datangi kantor-kantor pemerintah untuk menyampaikan hal ini. Namun usulan APBD kabupaten maupun provinsi tidak ada dimasukkan. Jadi wajar masyarakat tidak puas dan memblokadi jalan,” jelasnya.
Warga menuntut dua hal utama. Pertama, perbaikan rumah-rumah yang rusak maupun hilang akibat banjir bandang Februari lalu. Kedua, pemulihan infrastruktur pertanian yang porak-poranda, karena sebagian besar masyarakat Desa Nanga Wera menggantungkan hidup dari lahan pertanian.
Menurut Umar, hingga kini masyarakat merasa diabaikan. Padahal, banjir bandang di awal tahun telah mengakibatkan kerugian besar, baik dari sisi hunian maupun lahan pertanian.
“Masyarakat tidak akan berhenti sebelum ada kejelasan. Mereka butuh kepastian, bukan hanya janji,” tambahnya.
Aksi blokade jalan lintas Wera-Bima itu menjadi sorotan karena jalur tersebut merupakan akses utama bagi masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bima menuju kota. Dengan adanya penutupan, arus kendaraan dari dan ke Wera lumpuh.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah maupun provinsi terkait tuntutan masyarakat Nanga Wera. Warga masih bertahan menutup jalan, sambil menunggu kehadiran pejabat yang bisa memberi kepastian atas janji perbaikan pascabanjir. (hir)
