Sumbawa Besar (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status tanggap darurat kekeringan selama 37 hari. Terhitung sejak tanggal 25 Agustus hingga 30 September dengan jumlah masyarakat terdampak mencapai 34.807 jiwa.
“Surat keputusan tanggap kekeringan sudah kita tetapkan dan dalam waktu dekat akan segera kita lakukan pendistribusian air bersih ke masyarakat yang terdampak,” kata Kepala Pelaksana BPBD, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Rusdianto, kepada Suara NTB, Senin, 8 September 2025.
Ia melanjutkan, berdasarkan data yang sudah masuk saat ini ada sekitar 12 kecamatan dengan 29 desa serta 73 dusun. Sementara untuk jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdampak mencapai 8.723 atau sebanyak 34.807 jiwa.
“Memang data tersebut merupakan data tahun kemarin dan tidak jauh berbeda dengan tahun ini dan tim dalam waktu dekat akan segera melakukan pendistribusian air bersih,” ucapnya.
Anto pun memastikan, pemerintah dalam waktu dekat akan segera melakukan penanganan terhadap kondisi kekeringan tersebut. Apalagi saat ini pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan karena kondisi sumur warga sudah mulai menyusut.
“Paling minggu ini, besok atau lusa sudah mulai kita lakukan distribusi air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Pola penyaluran air bersih yang dilakukan nantinya ketika ada permintaan,” ujarnya.
Disinggung terkait kondisi kekeringan yang terjadi di masyarakat saat ini, Anto menyebutkan bahwa air di sumur-sumur masyarakat masih ada tetapi jumlahnya tidak banyak. Bahkan ada beberapa daerah yang menjadi langganan kekeringan terutama di wilayah pesisir dan dataran tinggi airnya sudah sangat menipis.
“Daerah-daerah yang berada di dekat pantai yang kondisinya cukup kritis saat ini, sehingga lokasi itu yang akan menjadi prioritas kami untuk kita tangani,” tambahnya.
Dia pun meyakinkan, siklus musim kemarau ini hampir terjadi setiap tahun dan pola antisipasi juga sudah disiapkan oleh pemerintah. Hanya saja untuk sementara ini pihaknya masih baru sebatas melakukan pendistribusian air bersih secara berkala karena anggaran yang dimiliki sangat terbatas.
“Memang sudah ada 29 desa yang sudah meminta distribusi air bersih, kami juga masih terus melakukan pemantauan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut,” tukasnya. (ils)
