DINAS Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) secara aktif mendorong semua Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) untuk memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Langkah ini penting untuk menjamin terpenuhinya standar higienitas dan sanitasi dalam penyediaan produk asal hewan, khususnya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Disnakeswan Lotim, drh. Hlktatang, kepada Suara NTB, Senin, 8 September 2025 menjelaskan bahwa dari hasil survei dan kunjungan lapangan terkait dapur MBG, pihaknya mendapati bahwa sebagian besar sumber daging segar berasal dari rumah potong. Oleh karena itu, memiliki NKV menjadi prasyarat penting untuk memastikan keamanan dan kelayakan produk yang dikonsumsi masyarakat.
“Kami sudah punya RPH yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner, yaitu RPH Aikmel milik pemerintah. Untuk itu, kami segera mendorong pengusaha RPU swasta untuk melengkapi NKV-nya,” jelas Hultatang.
Proses pendaftaran NKV didorong untuk memanfaatkan layanan Online Single Submission (OSS) guna memudahkan para pengusaha. Hultatang mengapresiasi antusiasme para pelaku usaha yang mulai aktif mengurus sertifikat tersebut. Hal ini tidak hanya memudahkan pembinaan dari dinas tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas.
“NKV ini terkait dengan izin sanitasi. Jika sebuah RPH telah memiliki NKV, berarti produknya terjamin kualitas higienitas dan sanitasinya. Ini adalah syarat wajib untuk melalulintaskan produk seperti daging, telur, susu, dan produk peternakan lainnya dari satu wilayah ke wilayah lain, termasuk untuk memenuhi syarat program MBG,” tegasnya.
Ke depan, Disnakeswan Lotim tidak hanya berfokus pada pendaftaran NKV, tetapi juga mendorong RPH/RPU untuk menyiapkan produk dalam bentuk beku guna menjaga stok dan stabilitas pasokan. Langkah ini dinilai krusial untuk menyongsong ketahanan pangan, terutama ketika permintaan produk hewan mengalami peningkatan.
“Kita dorong buat NKV dan siapkan produk dalam bentuk beku supaya stok terjaga dengan baik. RPH juga membutuhkan tempat penyimpanan yang memadai agar siap mendukung ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi masyarakat Lotim,” pungkas Hultatang.
Upaya strategis ini diharapkan dapat meningkatkan standar keamanan pangan asal hewan di Lombok Timur sekaligus memperkuat perekonomian lokal dengan memastikan produk yang beredar aman, sehat, dan layak dikonsumsi. (rus)
