Mataram (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia mengeluarkan surat imbauan kepada kabupaten/kota dan provinsi, agar mengaktifkan dan mengoptimalkan sistem keamanan lingkungan. Langkah ini sebagai upaya mengantisipasi kegaduhan akibat gangguan misinformasi.
Dalam surat Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025 perihal peningkatan peran Satlinmas terkait kondusifitas penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.
Tiga poin diatur kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, H. Irwan Rahadi. Pertama, meningkatkan peran serta anggota Satlinmas kelurahan dan desa, untuk membantu terciptanya kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Kedua, meningkatkan kewaspadaan dini di desa atau kelurahan, dengan mengoptimalkan peran satlinmas dalam membantu siskamling di tingkat RT dan RW dengan menggiatkan kembali pos ronda. “Ketiga melaporkan setiap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui aplikasi Simlinmas sebagai satu data nasional pelaporan penyelenggaraan Linmas di daerah,” terangnya ditemui pada, Kamis, 11 September 2025
Irwan tidak memungkiri siskamling di masyarakat mulai luntur, tetapi pemerintah memiliki tenaga linmas untuk turun ke lingkungan menggerakan warga untuk berpartisipasi. Surat dari Kemendagri tentang siskamling telah disampaikan ke camat dan lurah. “Kita sudah memfasilitasi pos ronda di kepala lingkungan atau tempat publik, ” katanya.
Peran serta babinsa dan bhabinkantibmas dinilai penting di tengah masyarakat, guna mendukung program tersebut.
Ia memahami tantangan program siskamling di tengah masyarakat diantaranya, pertama, perkembangan teknologi. Kedua, pola one gate system atau satu pintu masuk di kawasan perumahan. Perumahan mempekerjakan tenaga keamanan untuk menjaga kondusifitas di kompleks perumahan. Pihaknya memfokuskan program siskamling di pemukiman tradisional. (cem)
