Mataram (Suara NTB) – Rencana DPRD NTB berkantor di Kantor Gubernur NTB batal. Dewan lebih memilih menyulap garasi kantor yang berlokasi di Jalan Udayana tersebut menjadi empat ruangan untuk dijadikan sebagai tempat bekerja.
Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra menyatakan, alasan pihaknya lebih memilih memperbaiki garasi dibanding berkantor di Kantor Gubernur NTB karena takut mengganggu proses kerja eksekutif. Meski Gubernur NTB telah menyediakan ruangan kepada lima komisi DPRD NTB.
“Aktivitas di Kantor Gubernur juga kan ada. Kebetulan ini bisa kita manfaatkan. Sudah ditinjau juga. Ternyata tidak perlu menghabiskan cost (biaya) yang terlalu besar,” ujarnya, Sabtu, 13 September 2025.
Meski menyulap parkiran menjadi ruangan kerja, untuk kegiatan rapat paripurna Dewan tetap menggunakan Kantor Gubernur NTB.
Saat ini, Dewan bersama BPBD sudah membersihkan garasi yang berada di bawah gedung sekretariat. Rencananya, akan dibentuk empat ruangan untuk ruang rapat Dewan.
“Kita sediakan lima ruangan. Ruang TU ini kita fungsikan untuk ruang rapat, empat yang di garasi,” katanya.
Sementara, untuk ruang komisi belum ada lokasi yang bisa dijadikan opsi. Sehingga anggota dewan saat ini menerapkan Work From Home (WFH) sesuai dengan edaran Ketua DPRD NTB, Hj.Baiq Isvie Rupaeda. “WFH ini berakhir sampai ada ruangan,” ucapnya.
Menyinggung soal kerugian akibat hangusnya gedung utama Kantor DPRD NTB. Mantan Kepala Biro Umum Setda NTB itu menegaskan belum ada hitungan resmi terkait hal tersebut. Mereka akan melakukan pembahasan pada Senin, 15 September 2025 untuk mengetahui total kerugian.
Nantinya, Dewan akan mengundang tim appraisal untuk menghitung total kerugian. Hitungan kerugian dengan melihat biaya pembangunan Kantor DPRD NTB disesuaikan dengan kurs tahun ini. “Penyusutan berapa. Kita lihat nanti,” katanya.
Rencana Berkantor di Kantor Gubernur NTB
Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, opsi satu atap antara eksekutif dan legislatif menjadi solusi yang tepat. Karena dianggap lebih cepat, murah, sekaligus efektif.
“Yang bisa kita sisihkan, solusi yang murah meriah kan ini. Ini kan sudah ada fasilitas. Dulu katanya memang ruang paripurna DPR. Jadi sekalian saja kita manfaatkan,” ujarnya.
Menurutnya, pilihan ini sekaligus mendekatkan kerja eksekutif dan legislatif. Hal ini penting mengingat waktu pembahasan program pembangunan daerah semakin sempit.
“Mundurnya RPJMD kemarin membuat banyak pembahasan tumpang tindih. Jadi harus intensif sekali melakukan pertemuan antara eksekutif dan legislatif,” tambahnya.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu membeberkan, ada banyak alternatif lain sebagai kantor sementara DPRD NTB. Mulai dari menyewa gedung hingga hotel. Namun opsi tersebut dinilai tidak realistis. “Tidak ada, tidak pernah ada pembahasan, belum kita pikirkan,” tegasnya. (era)
