Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan anggota Komisi V DPR RI meninjau langsung kantor DPRD NTB yang hangus terbakar saat demonstrasi massa beberapa waktu lalu. Berdasarkan tinjauan itu, diperkirakan renovasi kantor dewan itu membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar, bahkan berpotensi lebih.
Hal ini menyusul kondisi gedung utama yang rusak parah akibat dibakar massa. Bangunan lantai atas gedung tidak bisa diselamatkan. Begitupun fasilitas yang ada di dalamnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan, kondisi gedung wakil dewan NTB itu sudah hancur. Sehingga membutuhkan renovasi total.
“Kalau hitungan saya di atas Rp100 miliar. Tentunya akan ada tambahan biaya sendiri,” ujarnya, Sabtu, 13 September 2025.
Namun, ia memastikan gedung itu tidak akan dibangun ulang. Hanya direnovasi dengan menyesuaikan kondisi terkini di daerah. Misalnya, ada tambahan ruangan karena anggota dewan yang bertambah, semula 55 menjadi 66 anggota. Begitu juga dengan adanya potensi mega thrust hingga 9 magnitudo. Sehingga bangunan dibuat tahan gempa berkekuatan tersebut.
Di samping itu, ia menekankan perbaikan Kantor DPRD NTB harus segera dilakukan. Mengingat kantor itu menjadi tempat para legislatif menentukan keputusan untuk NTB ke depan. Untuk itu, menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat, pihaknya datang mengecek untuk segera diusulkan anggaran yang tepat untuk renovasi Kantor DPRD NTB.
“Beberapa komitmen yang sudah ada. Perintah dari Pak Menteri untuk mempercepat proses ini agar gedung segera dipergunakan,” katanya.
Menyinggung soal adanya usulan pembangunan baru yang menelan anggaran hingga Rp200 miliar. Ketua DPD Partai Nasdem NTB itu berharap perbaikan tidak sampai menelan anggaran sebesar itu. “Nanti kita sesuikan. Mudahan anggarannya tidak sebesar itu. Tentunya anggaran ini sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB, Dades Prinandes mengatakan, Kantor DPRD NTB tidak perlu dibangun ulang. Struktur bangunan menurutnya masih kokoh, sehingga hanya butuh rehabilitasi.
“Dari asesmen awal, kerusakannya masih kategori sedang. Tidak sampai roboh, jadi masih bisa direhabilitasi,” katanya.
Ia mengungkapkan, beberapa bagian yang cukup parah, seperti gedung lantai tiga. Dipastikan akan dibangun dan dibongkar ulang.
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin mengatakan, renovasi yang dilakukan memperhatikan beberapa aspek. Seperti menambah beberapa dinding beton untuk tahan gempa hingga 9 magnitudo.
“Dinding beton namanya dinding geser yang untuk meningkatkan kapasitas. Yang dulu perhitungannya 6 Sampai 7 magnitudo. Nantinya bisa sampai 9 magnitudo. Sehingga bangunan ini walaupun gempa tetap akan aman penghuninya,” jelasnya.
Adapun renovasi kantor ini ditargetkan bisa rampung di tahun 2026. Sementara untuk pembangunannya masih proses penyelesaian administrasi di Kementerian PU.
Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran hingga Rp900 Miliar
Pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp900 miliar untuk merenovasi fasilitas umum yang rusak akibat aksi demonstrasi. Anggaran sejumlah tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki gedung hingga halte yang rusak imbas demo. Termasuk Kantor DPRD NTB.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah membuat tiga kategori atas kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi tersebut. Kerusakan ringan akan dibiayai oleh APBD atau CSR dengan skema gotong royong.
Begitupun dengan kerusakan sedang. Bagi daerah yang memiliki anggaran, diimbau untuk segera merenovasi, sementara bagi daerah dengan fiskal lemah akan dibantu oleh APBN.
Untuk kerusakan berat, dipastikan akan menggunakan APBN, melalui anggaran Menteri Pekerjaan Umum (PU).
“DPRD Kota Makasar, di Kediri Kantor DPRD dan Kantor Bupati. NTB mungkin akan dibantu dari Kementerian PU,” ujarnya pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin, 8 September 2025. (era)
