Mataram (Suara NTB) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka ribuan lapangan kerja bagi warga lokal. Hingga pertengahan September 2025, sebanyak 11.650 tenaga kerja telah terserap melalui program ini dari target total 29.891 orang.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya mengawal program ini secara serius. “Program MBG harus disukseskan maksimal, karena memberikan manfaat besar di bidang gizi dan ekonomi,” ujarnya.
Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa tenaga kerja MBG tersebar di 269 dapur aktif yang dikenal dengan nama SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Pekerja yang terlibat memiliki berbagai peran, mulai dari juru masak, tenaga distribusi, keamanan, akuntan, hingga ahli gizi.
“Jika seluruh kebutuhan 613 SPPG terpenuhi, maka akan ada sekitar 29.891 tenaga kerja yang terserap. Ini peluang kerja besar di tengah kondisi ekonomi yang menantang,” jelas Ahsanul, Senin, 23 September 2025 di Mataram.
Program MBG juga telah melayani 862.734 penerima manfaat dari potensi 1.850.501 jiwa — setara dengan 47% cakupan. Sisanya, sekitar 987.767 jiwa, masih menunggu giliran.
Sasaran program mencakup Peserta didik dari PAUD hingga PKBM. Santri pondok pesantren. Anak berkebutuhan khusus (SLB). Balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dibandingkan dengan capaian nasional yang masih di angka 27–28 persen (23 juta jiwa), NTB dianggap sebagai salah satu provinsi dengan implementasi tercepat dan terstruktur dalam program MBG.
MBG NTB menggandeng 944 mitra lokal, termasuk 25 koperasi, 3 BUMDes, 469 UMKM, 447 supplier bahan pangan.
Efeknya langsung terasa di pasar tradisional. Menurut Ahsanul, banyak pedagang yang kini mengaku dagangannya ludes sejak pagi. “Kalau dulu baru habis sore, sekarang jam 10 pagi sudah habis. Ini bukti MBG menggerakkan ekonomi lokal.”
Meski pencapaian positif, program MBG tak lepas dari tantangan. Beberapa kasus keracunan tercatat akibat distribusi makanan yang tidak sesuai standar. “Kasusnya sangat kecil dibanding jumlah penerima. Namun tetap menjadi perhatian serius. Kami telah perketat pengawasan, termasuk mewajibkan keterlibatan ahli gizi dalam setiap dapur,” tegas Ahsanul.
Langkah lain yang dilakukan adalah penyusunan SOP ketat. Sanksi dari Badan Gizi Nasional. Penyesuaian pembayaran sesuai nilai riil jika kualitas makanan di bawah standar.
Satgas MBG NTB mendorong perluasan program dengan melibatkan lebih banyak desa, PAUD, TK, dan Posyandu. Fokusnya adalah menjangkau balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang belum mendapatkan akses.
“Manfaat MBG sudah terbukti ganda: untuk gizi dan ekonomi. Dengan evaluasi terus-menerus, kita yakin NTB bisa menjadi model nasional implementasi MBG menuju Generasi Emas Indonesia 2045,” tutup Ahsanul. (bul)
