Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB H. Muslim,ST.,M.Si melakukan audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono beserta Wakil Menteri serta jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari 1 KKP, Jumat, 26 September 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan sejumlah isu strategis, termasuk percepatan program blue economy di NTB dalam bidang perikanan tangkap, budidaya, diversifikasi olahan ikan, serta pengelolaan kawasan konservasi perairan kewenangan provinsi.
Gubernur NTB juga meminta langsung Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB untuk mempresentasikan progres pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan di NTB. Penyampaian ini menjadi dasar dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Selain itu, Gubernur Iqbal juga menyoroti krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, serta pentingnya penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih yang tahun ini dialokasikan di Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa.
Isu lainnya yang dibahas mencakup kemudahan perizinan kapal nelayan, ketersediaan BBM bersubsidi yang kian terbatas, serta keberlanjutan budidaya lobster di tengah tantangan harga pakan, ketersediaan benih yang langka, dan penurunan harga jual di tingkat pembudidaya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB H. Muslim,ST.,M.Si megatakan, terkait upaya percepatan penanganan krisis air bersih di Gili Tramena (Trawangan, Meno dan Air), pemerintah Provinsi NTB sesuai arahan Gubernur Iqbal, akan membentuk Satgas terpadu bersama Pemda Kabupaten Lombok Utara yang akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Mengingat, tiga gili tersohor di Lombok Utara ini merupakan bagian dari program strategis nasional bidang pariwisata. Dimana penerbitan izin dasar menjadi ranah pemerintah pusat. Hal ini juga yang disampaikan kepada Menteri KKP. Sehingga masalah krisis air dapat tertangani lebih cepat, efektif dan mudahan dapat menjadi solusi permanen dalam jangka panjang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Di akhir pertemuan, Gubernur Iqbal meminta dukungan penuh dari KKP terhadap pengembangan hilirisasi industri kelautan di NTB, seperti pembangunan colds torage pengolahan udang di Bima, Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Barat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Provinsi NTB dan akan mendorong jajaran eselon I untuk mempercepat realisasi program jangka pendek dan menengah yang selaras dengan prioritas nasional, khususnya di wilayah NTB.(bul/*)
