BADAN Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti belanja pegawai yang timpang dengan belanja modal. Belanja pegawai yang tertuang pada KUA PPAS mencapai 48 persen, sedangkan belanja modal hanya 6,15 persen lebih. Belum adanya kesepakatan soal alokasi belanja ini pun menyebabkan pembahasan KUA PPAS menjadi deadlock.
Anggota Banggar DPRD Lobar Hendra Harianto mengatakan bahwa dari hasil pembahasan KUA PPAS APBD murni 2026, ditemukan sejumlah temuan alokasi belanja yang masih menjadi pembahasan dengan eksekutif dalam hal ini TAPD. Seperti belanja pegawai dan belanja modal untuk infrastruktur. Yang mana dalam pidato Bupati pada pengantar KUA PPAS, menyebut belanja pegawai mencapai 42 persen.
“Tapi setelah kami buka, bedah KUA-PPAS belanja pegawai hampir pada angka 48 persen, kami harapkan supaya minimal pada angka 30 persen sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022,” kata Ketua Fraksi PKB ini, Selasa, 21 Oktober 2025.
Belanja pegawai ini jauh timpang dengan belanja modal untuk infrastruktur hanya sebesar 6,15 persen. Pihaknya berharap agar belanja modal ini dinaikkan dengan angka minimal 35 persen yang seharusnya 40 persen.
“Hari ini di KUA PPAS belanja modal masih angkanya 6,15 persen jauh dengan belanja pegawai,” sorotnya.
Kenapa ia mendorong belanja modal ini perlu dinaikkan? Sebab dalam belanja ini ada anggaran untuk infrastruktur pasar, jalan, jembatan, irigasi dan lainnya. Ketika suatu daerah belanja modalnya banyak, maka perekonomian bisa berputar dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal ini lanjut dia juga sejalan dengan program Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lobar dan menitik tekankan APBD pada peningkatan pendapatan daerah.
Lebih lanjut menurutnya, seharusnya dengan merger OPD bisa menekan belanja pegawai. Sebab dari laporan eksekutif, dari merger itu bisa dihemat anggaran Rp15 miliar.
Akan tetapi justru anggaran belanja pegawai masih tinggi pada angka 48 persen. Kalau dihitung dengan APBD sekitar Rp2 triliun, jumlahnya hampir 800-900 miliar untuk belanja pegawai.
Belum lagi kalau melihat anggaran untuk Belanja Tak Terduga (BTT) yang jumlahnya naik 200 persen tahun 2026 dari sebelumnya (tahun ini). Tahun ini BTT dianggarkan Rp10 miliar, tahun depan rencananya dialokasikan Rp30 miliar. Namun pengalokasian peruntukan dana ini hanya bersifat perkiraan atau asumsi yang belum terjadi, sehingga menurut hemat DPRD, sebaiknya anggaran ini bisa dialihkan sebagian untuk belanja modal yang juga jauh lebih urgen bagi perekonomian masyarakat. (her)
