Praya (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) mencanangkan program Jaksa Masuk Pesantren (JMP) sebagai bagian dari upaya penyadaran hukum di lingkungan Ponpes. Langkah tersebut juga menjadi bagian dalam upaya antisipasi dan menekan potensi terjadinya kasus kekerasan khusus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di lingkungan ponpes yang belakangan marak terjadi di daerah ini.
Pencanangan gerakan Jaksa Masuk Pesantren dilaksanakan di ballroom kantor Bupati Loteng dihadiri ratusan pengurus dan pembina ponpes di Loteng, Selasa, 21 Oktober 2025.
Hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng Drs. H. Nasrullah serta para kepala sekolah madrasah di bawah binaan Kemenag Loteng lainnya.
“Program Jaksa Masuk Pensantren ini merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya mekerasan seksual terhadap anak dan perempuan khususnya di lingkungan Ponpes,” tegas Kepala Kejari Loteng Dr. Putri Ayu Wulandari, S.H., M.H., kepada awak media.
Ia mengungkapkan, kasus kekerasan seksual di Loteng tercatat cukup tinggi. Bahkan setiap tahun trennya terus meningkat. Banyak di antaranya terjadi di lingkungan ponpes dan madrasah. Hal itu tentunya menjadi keprihatinan tersendiri. Bahwa lingkungan ponpes yang harusnya menjadi tempat menimba ilmu agama, justru tercoreng dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang ironisnya banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang semestinya jadi panutan para santri.
Untuk itu, harus ada upaya luas biasa untuk mencegah kasus kekerasan di lingkungan ponpes terulang kembali. “Dan, program Jaksa Masuk Pesantren jadi program inovasi yang coba kita terapkan. Harapannya, bisa menekan kasus kekerasaan seksual utamanya di lingkungan Ponpes. Agar Ponpes bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman dalam menimba ilmu,” sebutnya.
Sama seperti program Jaksa Masuk Sekolah, pihaknya secara berkala akan mendatangi ponpes-ponpes yang ada di daerah ini. Untuk memberikan pembinaan dan penyadaran hukum. Tidak hanya bagi para santri tapi juga para pembina dan pendamping santri, sehingga bisa terbangun kesadaran hukum yang baik di lingkungan ponpes.
Ditempat yang sama Kepala Kemenag Loteng Drs. H. Nasrullah menegaskan dukungan dan apresiasi atas langkah Kejari Loteng tersebut. Menurutnya, kesadaran hukum penting agar setiap orang bisa memahami posisinya masing-masing dalam hukum. “Saya rasa ini langkah positif dalam upaya meningkatan pemahaman hukum di lingkungan ponpes,” ujarnya.
Dalam upaya menekan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan ponpes Kemenag Loteng sudah melakukan berbagai upaya pembinaan. Baik secara langsung ke pengurus ponpes atau melalui pembinaan secara kelembagaan. Ke depan, dengan keterlibatan Kejari Loteng upaya-upaya pencegahan kasus kekerasan seksual di lingkungan ponpes bisa lebih maksimal lagi. (kir)
