Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah mengimbau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Batuan Sosial (Bansos) agar tak sembarangan membantu orang untuk melakukan transfer antar rekening. Pasalnya saat ini banyak rekening KPM terdeteksi terkait judi online (Judol) dan pinjaman online (Pinjol) hanya karena membantu melakukan transfer, padahal sebenarnya KPM bersangkutan tidak terlibat praktik yang bisa menghapus mereka sebagai masyarakat penerima Bansos itu.
Sekretaris Dinsos KSB, Andy Suwandy mengatakan, terdapat sejumlah warga KPM yang mengajukan sanggahan setelah rekeningnya terdeteksi melakukan transaksi top up Judol maupun pembayaran Pinjol. Mereka mengaku bahwa transaksi dalam rekeningnya tersebut bukan aktivitasnya, melainkan dilakukan karena membantu orang lain.
“Mereka datang bilang ke kami bahwa mereka hanya menbantu mentransfer dana orang lain, tanpa tahu apa keperluan orang tersebut,” papar Andy.
Kondisi itu tidak dapat terdeteksi sistem. Menurut Andy, Kementerian Sosial (Kemensos) sekarang ini sangat ketat mendeteksi aktivitas rekening KPM. Bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kemensos dapat langsung mengetahui jika ada transaksi rekening KPM berbau Judol maupun Pinjol. “Sekali kelihatan rekeningnya dipakai Judol atau pun Pinjol, maka sistem langsung memblokir dan menghapus KPM itu sebagai penerima Bansos berikutnya,” urainya.
Untuk menghindari kejadian tersebut, Andy menyarankan kepala seluruh penerima Bansos agar selektif membantu transfer dana menggunakan rekening KPM-nya. “Kalau mau bantu, tanyakan orang yang mau dibantu itu uangnya untuk tujuan apa. Kalau untuk top up saldo Judol, langsung tolak. Jangan merasa tidak enakan,” cetusnya.
Selain tidak sembarangan membantu transfer dana melalui rekening KPM, Andy selanjutnya mengimbau juga hati-hati dengan oknum yang meminjam KTP untuk keperluan pendirian perusahaan. Ia mengatakan setiap KPM yang telah tercatat namanya sebagai bagian dari perusahaan, baik itu sebagai pengurus maupun karyawan di dalamnya, secara otomatis juga akan terhapus sebagai KPM Bansos pemerintah.
“Praktik pinjam KTP ini juga marak. KPM asal berikan saja KTP-nya kepada oknum tertentu tanpa tahu tujuannya. Tiba-tiba saja KPM itu hilang dari data Bansos, dan begitu ditelusuri ternyata dia sudah jadi bagian dari sebuah perusahaan. Bagus kalau benar, tapi kalau hanya namanya dicatut kan kasihan mereka juga keluar sebagai penerima Bansos,” beber Andy.
Agar warga KPM Bansos itu tidak terjebak dalam praktik-praktik itu, Andy menyatakan, pihaknya gencar melalukan sosialisasi ke masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, pihaknya mengimbau agar warga KPM berhati-hati dalam membantu transfer dana pihak lain dan yang kedua, tidak sembarangan menyerahkan KTP-nya tanpa tahu tujuan dan keperluan pihak yang meminta KTP tersebut. “Sosialisasi kami masifkan, kami koordinasi dengan desa/kelurahan. Kami juga sebar brosur pada setiap acara mengenai hal itu,” pungkasnya.(bug)
