Mataram (Suara NTB) – Ramainya kasus keracunan massal dari Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa para siswa di berbagai daerah di wilayah Provinsi NTB, menuai sorotan banyak kalangan. Sebab itu pemerintah didorong melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap dapur MBG.
Anggota DPRD NTB, Made Slamet menilai insiden banyaknya siswa yang keracunan merupakan bukti, lemahnya pengawasan terhadap proses penyedian makanan. Parahnya, banyak ditemukan di lapangan pengelola dapur program MBG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Anggota komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan pendidikan itu mengatakan bahwa sertifikat wajib dimiliki dapur MBG, karena sebagai bukti bahwa dapur tersebut memenuhi standar keamanan dan kebersihan pangan, sehingga makanan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi.
Politisi PDIP ini, berharap semua dapur MBG di Provinsi NTB dapat memberlakukan Standard Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah memiliki SLHS.
“Pemerintah baik pusat dan daerah harus tegas memberi teguran pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah NTB untuk dapat memperhatikan kewajiban pemenuhan berbagai standar pada setiap dapur MBG yang ada di NTB agar memiliki sertifikat SLHS itu,” ujar Made Slamet,
Insiden keracunan MBG tersebut bahkan menjadi atensi lansung pemerintah pusat. Belum lama ini, Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat dialog bersama Gubernur, DPRD dan para bupati/wali kota se-NTB, mengaku bahwa insiden, keracunan siswa akibat program MBG kini terus dilakukan evaluasi.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi di lapangan bukan menjadi alasan pemerintah untuk menghentikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini.
Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat tengah menggodok perubahan peraturan presiden terkait pengelolaan pelaksanaan program MBG.
Bahkan pembahasan terkait persoalan yang ditimbulkan dari salah satu program prioritas Prabowo ini, sudah dibahas lintas sektor. Saat ini sudah ada semacam posko aduan serta pemerintah akan melakukan supervisi sebelum menu MBG di distribusikan.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa pihaknya juga sudah mengusulkan pembangunan dapur MBG di setiap sekolah. Namun ini belum disetujui Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penanggung jawab program ini. Meski demikian, katanya bahwa, wacana ini terbuka lebar untuk direalisasikan sesuai dengan jumlah siswa di tiap sekolah. (ndi)
