MENJELANG akhir tahun 2025, realisasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB baru menyentuh 50 persen. Sementara, realisasi proyek fisik di dinas tersebut kini mencapai lebih dari 60 persen.
Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin menjelaskan, keterlambatan penyerapan anggaran karena realisasi dimulai saat pergeseran pada pertengahan Bulan September lalu. ‘’Kalau fisiknya sudah di atas 60 persen, tapi keuangannya baru sekitar 50 persen, Karena sebagian besar proyek masih pada tahap uang muka. Sebentar lagi sudah mulai penarikan termin 30–40 persen,” ujarnya.
Meski baru menyentuh 60 persen realisasi proyek fisik, di sisa dua bulan menuju akhir Desember nanti, Sadimin optimis serapan anggaran dapat mencapai lebih dari 95 persen. Kalaupun ada keterlambatan seperti yang terjadi di akhir 2024 lalu, maka kontraktor akan memberikan adendum dan denda sesuai dengan hari keterlambatan.
‘’Kami targetkan di atas 95 persen sampai akhir tahun. Kalau ada yang terlambat, diberlakukan denda, dan kalau diprediksi tidak mampu diselesaikan maka kontraknya akan diputus dan diblacklist,’’ lanjutnya.
Sedang Tangani Tiga Proyek Besar
Saat ini, Dinas PUPR NTB tengah menangani tiga proyek besar, yaitu pembangunan jalan di Lunyuk dengan nilai sekitar Rp20 miliar, pembangunan jalan Simpang Tano-Seteluk senilai Rp32 miliar, serta pekerjaan jalan Dasan Geres-Pohgading dengan nilai sekitar Rp8 miliar. Selain itu, terdapat beberapa proyek bangunan gedung seperti pembangunan rumah dinas Kejaksaan Tinggi dan Korem.
“Rata-rata masih on progress. Kami mohon doa dan dukungan semoga semua bisa tuntas akhir tahun,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB itu mengakui mengalami sejumlah kendala. Khususnya dengan kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan. Kendati demikian, dia berharap proyek pembangunan jalan bisa tuntas di penghujung tahun 2025 nanti. ‘’Waktunya memang mepet, tapi mudah-mudahan semua bisa selesai sesuai target,’’ katanya.
Dia menambahkan, sejumlah proyek di Dinas PUPR NTB tidak bisa dilaksanakan tahun ini. Hal itu menyusul adanya keterlambatan pergeseran sehingga waktu terlalu singkat untuk dikerjakan. Untuk itu, pihaknya akan mencoba mengusulkan kembali di tahun 2026 nanti.
Berdasarkan kunjungan Menteri PUPR, Dody Hanggodo beberapa waktu lalu, ia mengatensi sejumlah bendungan seperti Bendungan Bribin Sila, Bintang Bano, dan Tanjung Pila yang menjadi bagian penting dalam program ketahanan pangan nasional. Untuk itu, ia juga mendorong adanya optimalisasi bendungan-bendungan tersebut.
“Pak Menteri juga melihat langsung trase jalan yang diusulkan untuk dibuka, karena jalan itu nanti bisa mendukung pertanian dan perikanan di kawasan pesisir. Harapannya, akses tersebut bisa mendorong sektor pangan, kelautan, dan pariwisata,’’ jelasnya. (era)
