Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat melakukan pendampingan terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala DLH Lobar M. Busyairi, menegaskan, jika phaknya ingin memastikan tata kelola limbah SPPG dikelola dengan benar. Dan pihak DLH ingin memastikan program MBG ini juga memberikan kontribusi untuk Lobar. Sebab jika ditemukan SPPG tidak mematuhi aturan dalam pengolahan limbah, maka SPPG terancam sanksi, bisa direkomendasikan ditutup sementara ke tim Satgas SPPG Pemkab Lobar.
Dalam hal ini, ujarnya, Pemkab ingin memastikan dua hal. Pertama, tata kelola limbah dan sampahnya itu sudah dikelola dengan benar. Dan kedua, pihaknya ingin memastikan program MBG ini juga memberikan kontribusi untuk Lobar. ’’Tentu dengan membayar retribusi pada pengangkutan sampahnya, jadi tida ada pungli yang terjadi dalam tata kelola sampah,’’ tegasnya, Senin, 10 November 2025.
Untuk itu, dalam pertemuan yang dihadiri koordinator wilayah (Korwil) dan 54 SPPG, Pihaknya menawarkan kerja sama dengan mereka. Pihaknya pun mulai turun melakukan pengawasan ke SPPG ini, untuk memastikan bagaimana pengolahan limbah cair.
“Apabila kami temukan indikasi yang tidak sesuai, tentu kami akan memberikan peringatan sesuai dengan kewenangan DLH. Bisa saja nanti kalau ditemukan berulang-ulang setelah diingatkan, mungkin akan ada penutupan sementara, dan ini akan menjadi kewenangan Satgas SPPG Lombok Barat,” tegasnya.
Dari hasil pantauan sementara di lapangan, sampah SPPG ini diduga tidak jelas dibuang kemana. Ada yang dikelola dengan perorangan dan desa. Bahkan temuan petugas, sampah diduga dibuang sembarangan, sehingga menjadi atensi pihaknya. Terlebih ada atensi dari Kementerian terhadap SPPG di luar daerah yang diduga ketahuan membuang sampah. (her)
