Mataram (suarantb.com) – Sebanyak 2.937 Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu di Kota Mataram, sudah terbit. Sementara sisanya, 133 lagi masih dalam tahap verifikasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Demikian diungkapkan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono di Mataram, Senin (17/11/2025).
Jumlah pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) yang lolos sebagai PPPK Paruh Waktu tahun 2025 di Kota Mataram sebanyak dari 3.070. Menurutnya, belum keluarnya NIP sebanyak 133 orang tersebut karena 50 dari mereka merupakan tenaga guru. Saat ini, mereka masih melakukan penetapan perubahan data pokok pendidikan (Dapodik).
Sementara sisanya 83 orang, memang belum diverifikasi oleh BKN dan ditargetkan verifikasi tersebut selesai di akhir Desember 2025. “Kami targetkan tanggal mulai terhitung (TMT) PPPK Paruh Waktu, pada Januari 2026,” katanya.
Jika semua proses penerbitan NIP sudah selesai secara keseluruhan, katanya, BKPSDM akan membuat kontrak per tahun bagi 3.070 PPPK Paruh Waktu Kota Mataram.
Kalau selama ini, kontrak kerja mereka ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Namun, setelah menjadi PPPK paruh waktu, SK kontrak ditandatangani langsung oleh Wali Kota Mataram. “Setelah semua SK selesai, InsyaAllah akan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota,” katanya.
Sementara menyinggung tentang penggajian, Taufik menyebutkan, untuk gaji standar ditetapkan untuk Kota Mataram Rp1,5 juta. Sumbernya dari APBD Kota Mataram, dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit, dan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk guru.
Sumber gaji PPPK paruh waktu tersebut, tetap sama sampai mereka diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Hal ini akan berlaku ketika ada formasi yang dibuka pemerintah sesuai dengan rangking masing-masing.
“Tidak ada perubahan untuk gaji, jam kerja, dan lainnya. Yang berubah hanya status mereka sudah mendapat NIP sebagai pengakuan dari pemerintah,” katanya. (ant)
