Sumbawa Besar (suarantb.com) – Kepala Desa Labuhan Sangoro, Firmansyah mengungkapkan, program kerja desanya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada laut.
Pemerintah Desa yang terletak di Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa ini, terus tancap gas memperkuat ekonomi pesisir lewat sejumlah program dukungan untuk sektor perikanan.
Sejumlah bantuan ini menyasar langsung kebutuhan para nelayan, pedagang ikan, hingga infrastruktur penunjang yang selama ini jadi keluhan warga.
Beberapa dukungan yang telah dan sedang digulirkan di antaranya adalah pemberian alat tangkap ikan bagi nelayan. “Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas tangkapan, sekaligus menekan biaya operasional mereka saat melaut,” katanya, beberapa waktu lalu.
Bagi pedagang bakulan ikan, pemerintah desa ikut memfasilitasi lewat dukungan modal usaha. Di sisi hilir, pemerintah desa juga membenahi infrastruktur penunjang. Salah satunya lewat pembangunan lantai jemur ikan, yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sebelum dijual.
“Pendes juga mengembangkan inovasi yang sedang ramai dibicarakan warga, yaitu pembangunan rumah apung ikan,” ujarnya.
Tak hanya itu, desa juga tengah mendorong pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar transaksi hasil laut bisa lebih tertib, transparan, dan harga ikan lebih stabil.
Dari sisi dukungan, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga difokuskan pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diarahkan untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya. (r)
