Mataram (Suara NTB)-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengarah pada kebijakan nasional Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Pemprov NTBmembangun komitmen ersama dengan seluruh kabupaten/ kota se-NTB agar selaras dalam perencanaan.”Komitmen ini agar kita bersatu padu mewujudkan kebijakan pembangunan nasional”, ujar Pj Sekda NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si., CGCAE di Mataram, Jumat 14 Juni 2024 Dikatakannya, kebijakan nasional tersebut, diimplementasikan bersama-sama dengan kabupaten/kota agar indikator pembangunan terpenuhi. Untuk itu, teknis strategis dalam tahapan penyusunan RPJMD penting dilakukan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., mengatakan kebijakan dua puluh tahun ini, selain bersifat wajib menghasilkan periode penyelenggaraan pemerintahan dan dokumen perencanaan yang sama, sejalan dengan Pilkada serentak.”Ada empat visi utama yaitu sumber daya manusia unggul, demokrasi yang matang, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial. 45 indikator pembangunan untuk NTB selain statusnya sebagai destinasi wisata super prioritas yang harus selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota”, jelasnya.
Dalam lokakarya tersebut, membahas pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) untuk kebutuhan perencanaan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda se-kabupaten/kota, Dinas Pemdes, Dinas Sosial dan Dinas Kominfotik. (r)
