Mataram (Suara NTB) – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB memfasilitasi penanganan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB. Dalam hal ini, BPKP Provinsi NTB mengundang Kepala Bappeda dan Inspektur Provinsi dan kabupaten/kota di NTB untuk hadir pada diseminasi hasil pengawasan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Kamis 1 Februari 2024.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Sidi Purnomo dalam sambutannya menjelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (TKP) 2024 mengusung tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, jika pemerintah diharapkan melakukan percepatan transformasi ekonomi. Percepatan transformasi ekonomi ini dilakukan melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.
Begitu juga, ujarnya, tahun 2023 lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dalam Permenpan RB tentang Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi menekankan banyak hal. Salah satunya penghapusan kemiskinan. Pihaknya mengharapkan dengan adanya diseminasi yang mengundang Kepala Bappeda dan Inspektur Provinsi, kabupaten/kota mampu menghasilkan solusi dalam mengatasi masalah stunting dan kemiskinan ekstrem.
Pihaknya memberikan apresiasi terhadap upaya penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting di NTB. Dari data yang ada, BPS mencatat penurunan angka kemiskinan ekstrem 0,64% dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,29%menjadi 2,64%.
“Angka ini mencerminkan upayaserius dan terkoordinasi untuk memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengangkat diri dari garis kemiskinan,” terangnya.
Sementara, pada tahun 2022 berdasarkan data SSGI, angka Pervalensi Stunting Provinsi NTB mencatat pencapaian yang belum optimal dengan angka 32,7% atau naik jika dibanding tahun 2021 sebesar 31,4%.
Untuk itu, pihaknya mengharapkan dengan diseminasi hasil pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi NTB akan mampu memberikan solusi terbaik dalam penanganan masalah stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sementara Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., memberikan apresiasi pada Perwakilan BPKP Provinsi NTB. Menurutnya pendampingan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi NTB pada pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan keuangan telah mampu mengantarkan Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Pihaknya juga berterima kasih pada Perwakilan BPKP Provinsi NTB yang memfasilitasi diseminasi hasil pengawasan ini, karena mendatangkan kepala Bappeda dan Inspektur Provinsi dan kabupaten/kota se NTB. Menurutnya, sangat jarang sekali kepala Bappeda dan Inspektur bisa hadir pada satu acara yang sama, meski yang mengundang adalah gubernur.
Mantan Kepala Bappenda Provinsi NTB ini berharap dari 32 persen lebih angka stunting itu harus bisa dinolkan tahun 2024
“Kemudian kemiskinan ekstrem 2,64 persen di NTB harus nol untuk berkontribusi menurunkan kemiskinan ekstrem secara nasional. Karena saya paling berbahagia hadir semua kepala Bappeda dan Inspektur kabupaten/kota hadir semua dalam menyikapi persoalan ini sebaik-baiknya. Oleh karena itu, bapak ibu sekalian tahun 2024 ini kita pastikan provinsi dan kabupaten kota di NTB on the track. Punya progres yang akseleratif dalam menurunkan angka stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem itu,” harapnya.
Untuk itu, ujarnya, pihaknya mengharapkan tetap ada pengawalan dari BPKP mulai dari perencanaan, pelaksanaan dalam semua aspek. Termasuk dari sisi penganggaran, output dan juga outcomenya serta data sasaran semua dibidik.
“Alhamdulillah sudah terpetakan apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki. Jadi kekurangan ini, seperti data penurunan laporan stunting berdasarkan e-PPGBM (elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat), baik provinsi atau kabupaten kota, tapi gabnya terlalu besara antara data kita di daerah dengan apa yang dipotret secara nasional,” ujarnya.
Secara nasional, tambahnya , NTB masih berada di 32,7 persen, meski e-PPGBM sudah terus mengalami penurunan, tapi angka nasional tinggi. “Artinya, kita harus bekerja keras untuk mendekatkan antara capaian kinerja kita dengan hasil evaluasi secara nasional,” terangnya.
Pihaknya juga mengharapkan tidak hanya pemerintah daerah yang bekerja dalam mengatasi masalah kemiskinan dan stunting. Menurutnya, peranan Kementerian Agama (Kemenag), khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda, khususnya dalam mencegah nikah dini.
Selain itu, pihaknya juga mengharapkan ada pertemuan dengan KUA se NTB dalam upaya melakukan kesamaan pemahaman dalam mengatasi masalah nikah dini, stunting dan kemiskinan ekstrem. (ham)
