spot_img
Kamis, Februari 13, 2025
spot_img
BerandaNTBKOTA MATARAMPenanganan Masalah Sosial di Mataram Jadi Prioritas Penyelesaian

Penanganan Masalah Sosial di Mataram Jadi Prioritas Penyelesaian

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah permasalahan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Mataram. Selain penataan infrastruktur, pelayanan publik dan kesehatan, juga penanganan sosial perlu dituntaskan. Di antaranya, keberadaan anak jalanan, gepeng, dan pengemis di sudut-sudut kota. Masalah sosial ini akan menjadi prioritas untuk diselesaikan secara bertahap.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Drs. Lalu Syamsul Adnan mengatakan, pasca dilantik dan diambil sumpah jabatan maka pertama yang harus dibenahi adalah permasalahan pelayanan publik. Ombudsman RI Kantor Perwakilan NTB masih memberikan penilaian masih kurang baik sehingga akan dilakukan perbaikan-perbaikan.

Selanjutnya, kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang menjadi fokus perhatian Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, terutama saat momen tertentu anak jalanan, gepeng, dan pengemis ditemukan beraktivitas di jalan. “Kalau melihat kegiatan Satgas Sosial di medsos sudah baguslah, tetapi nanti perlu sentuhan yang lain,” kata Syamsul.

Menurutnya, anak jalanan, gepeng, dan pengemis yang beraktivitas di persimpangan jalan serta pusat perbelanjaan di Kota Mataram berasal dari kabupaten lainnya. Pihaknya tetap bekerjasama dengan dinas terkait dari kabupaten lain. “Iya, memang gepeng dan pengemis menjadi prioritas yang kita jadikan fokus untuk selesaikan secara bertahap,” ujarnya.

Adapun permasalahan penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bansos lainnya dari pemerintah pusat, kata mantan Camat Sandubaya ini, bahwa telah ada mekanisme yang mengatur dari Kementerian Sosial. Namun demikian, pihaknya akan mengawal dari proses pendataan sampai penyaluran bantuan.

Syamsul mengatakan, semestinya perubahan data ini harus dilakukan setiap tahun melalui musyawarah lingkungan dan musyawarah kelurahan. Data yang dikeluarkan sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. “Makanya nanti ini yang akan kita kawal supaya data yang dihasilkan sesuai dengan harapan masyarakat,” terangnya.

Ia tidak menginginkan masyarakat yang tidak layak menerima bantuan tetapi masih mendapatkan bantuan. Beberapa tahun terakhir, penerima bantuan telah lama meninggal tetapi namanya masih muncul sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu, pembaharuan data ini sangat penting agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran. (cem)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -


VIDEO