Mataram (Suara NTB) – Bawaslu Provinsi NTB mempersiapkan jajarannya untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan puncak pemilu, yakni pemungutan dan penghitungan suara pemilu pada 14 Februari 2024. Seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota dan panwas kecamatan se-NTB diminta untuk meningkatkan kapasitas serta pemahaman pengawas pemilu tentang teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Ketua Bawaslu NTB, Itratip menyampaikan bahwa tahapan pungut hitung merupakan puncak dari aktivitas kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu 2024. Sehingga seluruh pengawas pemilu harus siap untuk mengawasi tahapan tersebut secara maksimal dan menyeluruh.
“Oleh karena itu, proses pungut hitung itu harus betul-betul dipastikan steril, tidak ada celah kecurangan yang terjadi di lapangan. Pahami PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024, pastikan proses pengut hitung dilaksanakan sesuai dengan regulasi,” ujar Itratif pada Senin 5 Februari 2024.
Sementara itu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth menyebutkan kampanye semakin marak, ditandai dengan dimulainya kampanye rapat umum. Menjelang berakhirnya masa kampanye dan dimulainya masa tenang, merupakan masa-masa krusial karena rawan terjadi tindak kecurangan atau pelanggaran.
Umar mengatakan, pada masa tenang nanti, potensi pelanggaran tetap ada. Mengelola pelanggaran pada masa tenang berbeda dengan masa kampanye yaitu menerima laporan. “Oleh karena itu, tiga hari masa tenang ditambahkan dengan hari pungut hitung, itu harus ada piket di kantor kita, harus ada piket untuk menerima laporan, berarti 4 x24 jam harus ada piket,” tegasnya.
Selain memperkuat kesiapan jajaran internal pengawas, Bawaslu NTB juga mendorong seluruh elemen masyarakat untuk turut memberikan pengawasan partisipatif pada hari H Pemungutan suara pemilu. Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri mengatakan bahwa Bawaslu memerlukan peran serta masyarakat menjadi pengawas pemilu partisipatif dalam mencegah dan menangkal pelanggaran pemilu.
“Jumlah personel pengawas dari Bawaslu tidak akan mampu mengawasi seluruh masyarakat dalam tahapan pemilu. Untuk itu kami sangat memerlukan pengawas partisipatif sebagai mitra strategis Bawaslu, untuk ikut serta mengawal pemilu,” kata Hasan.
Hasan memaparkan urgensi pengawasan partisipatif, selain karena keterbatasan personel pengawas Pemilu, berbagai kerawanan dan potensi pelanggaran juga perlu diawasi oleh masyarakat. Pengawasan partisipasi dan dukungan masyarakat di setiap tahapan pemilu dianggap sebagai upaya membantu tugas Bawaslu sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara nanti.
“Informasi sekecil apapun akan sangat membantu Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran. Oleh karena itu kami harapkan masyarakat untuk jangan ragu melapor ke Bawaslu apabila menemukan dugaan pelanggaran,” pungkasnya. (ndi)
