Giri Menang (Suara NTB)- Pemkab Lombok Barat akan melakukan verifikasi dan validasi (Verifali) data penerima bantun untuk meminimalisir data penerima yang bermasalah karena tak tepat sasaran. Menyusul banyaknya keluhan dari warga tak mampu atau miskin belum diberikan bantuan. Sebaliknya, warga mampu masih masuk data penerima bantuan.
Kepala Bappeda Lobar H Akhmad Saikhu SE., MM,. mengatakan Verifali data penerima bantuan itu dilakukan oleh Dinas Sosial, karena anggarannya dialokasikan di sana. . “Untuk datanya di kami (Bappeda) disesuaikan P3KE, Kemenko PMK,”jelasnya, kemarin. Data P3KE ini, diakses melalui aplikasi yang tak sembarang. Karena ada persyaratan-persyaratan untuk bisa terima data tersebut. Saat ini kata Saikhu, ada update data terbaru dari Kemenko PMK. Data yang diterima pihaknya sampai desil 4, dimana kalau mengacu data sebelum Sampai desil 3.
Dimana untuk intervensi bantuan langsung berupa beras itu, mengambil data sampai dengan desil 4 yang masuk sebagai penerima bantuan. Sedangkan data yang dimiliki pihaknya sebelumnya baru sampai desil 3. Data warga desil 1 sampai 4 ini masuk penerima bantuan pangan, dimana Sumber datanya dari P3KE. Diakui, data penerima bantuan ini terjadi perbedaan di lapangan, karena sumber data dan peruntukkannya berbeda.
Sebelumnya, kepala Dinas Sosial Lobar Lalu Martajaya mengatakan, jumlah penerima Bansos di Lobar mencapai 89 ribu jiwa. Jumlah penerima bansos ini jauh lebih sedikit dibanding penduduk miskin di Lobar yang mencapai 102,71 ribu jiwa lebih. Artinya terdapat 13.710 warga tak mampu di daerah ini belum disentuh Bansos. “Jumlah penerima Bansos di Lobar mencapai 89 ribu KPM.
Baik itu bantuan BLT Elnino, PKH, BPNT maupun permakanan Lansia jumlah penerimanya 89 ribu Jiwa,”jelas Kadisos ini. Dijelaskan, para penerima ini berasal dari DTKS yang updatenya atau usulannya melalui desa.
Diakuinya, masih banyak warga yang ada di DTKS belum masuk sebagai penerima bansos. Itu disebabkan jatah alokasi dari pemerintah pusat terbatas. Dikatakan lebih lanjut, penerima bansos ini telah diaudit Tim Kementerian Sosial (Kemensos) dan BPK RI. Hal ini untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Tim BPK memverifikasi data penerima sejumlah bansos seperti BLT Elnino dan permakanan secara sampling terhadap 35 KPM penerima program Bansos.
Terkait data penerima yang diduga masih ada bermaslah, lantaran tak tepat sasaran, ia mengaku kalau penerima Bansos dari Kemensos ini semua masuk DTKS. “Cuman terindikasi ada yang meninggal, mereka ngecek itu. Sampling kita sekitar 25-30 orang,”ujarnya. Mereka juga melihat keberadaan dari KPM program permakanan untuk Lansia. “Mereka cek lokasi,”jelasnya.
Dari hasil audit dan verifikasi ini nantinya akan menjadi bahan untuk memperbaiki semua persoalan tentang data penerima bantuan yang diduga salah sasaran. Dan kekeliruan penerima bansos ini, seperti apa kondisinya layak atau tidak. Disinyalir keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bantuan beras misalnya, hampir 10 persennya diduga salah sasaran. Hal ini terjadi karena dari data penerima diterbitkan BKKBN dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang dimasukkan adalah data P3KE bukan dari data DTKS yang dikeluarkan Kemensos. Sehingga banyak data penerima yang digabung dengan data pengentasan stunting pihak desa. (Her)
