Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB akan menjadi pengekspor langsung ikan tuna. Rencananya mulai bulan depan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST. M.Si. Baru – baru ini, ia bersama Tim Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melakukan kunjungan ke PT High Point Fisheries, sebuah perusahaan perikanan pengolahan tuna berskala menengah di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Perusahaan ini memiliki kewajiban untuk memperoleh SKP dengan menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi Prosedur Operasi Standar Sanitasi sesuai dengan UU 31/2004 Jo. UU 45/2009 tentang Perikanan. Produk yang disertifikasi meliputi Tuna Segar, Tuna Beku dalam berbagai bentuk, dan Pelagis Beku.
“Bulan depan sudah ekspor atas nama NTB, ekspornya ke Amerika Serikat. Selama ini ekspor ikan tuna kita melalui daerah lain,” kata Muslim, Rabu 20 Maret 2024 kemarin. Dalam tahap awal, keberadaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dengan menyerap lebih dari 70 tenaga kerja lokal. Perusahaan berambisi untuk meningkatkan produksi hingga 20 ton per hari, yang berpotensi menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja lokal.
Dengan potensi perikanan yang cukup baik di NTB, menurut Muslim, peningkatan produksi perikanan untuk memenuhi pasar ekspor diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Diperlukan dukungan dari semua pihak, terutama dalam hal jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, guna mewujudkan potensi ini.
PT High Point Fisheries siap bersaing di pasar ekspor dengan menjaga kualitas dan keamanan hasil perikanan, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dengan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produksi. Saat ini PT. High Point Fisheries sudah menandatangani kerjasama dengan pelaku usaha Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan aneka olahan tuna sebanyak 54 kontainer selama 1 tahun dan rencana ekspor perdana dimulai bulan April 2024.
“Untuk mendorong ekspor, kami memastikan kemudahan kemudahan dan percepatan pelayanan. Kita terus dampingi apa permasalahan permasalahan. Dan kita memastikan tidak ada gejolak sosial dibawah yang berpotensi mengganggu kelancaran kegiatan ini. Kita dukung bersama,” demikian Muslim. (bul)
