Mataram (Suara NTB) – Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai jenjang posisi dan jabatan penting untuk dilakukan. Dari pelatihan atau pendidikan ini, ASN atau pejabat yang diberikan kepercayaan pada satu posisi bisa menjalankan tugas sesuai dengan yang diinginkan pimpinan.
Begitu juga di Provinsi NTB, dalam meningkatkan kompetensi atau kemampuan aparatur tidak perlu lagi harus ke lembaga terakreditasi di luar daerah. “Di BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Provinsi NTB sudah siap melakukan pendidikan dan peningkatan kompetensi dari pejabat yang ada di daerah ini,” ujar Kepala BPSDM Provinsi NTB Dr. H. Ashari, S.H., M.H., pada Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, kemarin.
BPSDM Provinsi NTB, tambahnya, memiliki banyak Widyaiswara (WI), yakni 30 orang dibandingkan dengan daerah lain yang hanya memiliki belasan tenaga WI. Bahkan, dari hasil akreditasi yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN), BPSDM Provinsi NTB mendapatkan nilai akreditasi A. “Makanya kemarin tahun ini kita akan mengadakan PKN (Pelatihan Kepemimpinan Nasional) 2 . Di Pj Gubernur sudah di-ACC, namun saat di BPKAD dicoret. Terus ada yang menganggarkan diri sendiri, meminta rekomendasi ke luar daerah, saya tidak kasih itu, karena kita lebih bagus di sini untuk menggelar PKN 2,” terangnya.
Dengan banyaknya sumber daya manusia sebagai tenaga pengajar di BPSDM Provinsi NTB, tegasnya, sudah lebih dari cukup. Hal ini menjadi landasan OPD di lingkup Pemprov NTB dan juga pemerintah kabupaten/kota di NTB tidak perlu menggelar PKN atau Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) ke luar daerah.
“Untuk apa kita mau keluar daerah? Makanya ketika ada OPD yang menganggarkan dirinya menggelar PKN ke luar daerah, kita nggak kasih, karena menyangkut marwah dari BPSDM. Bahkan kemarin saja ada 6 dari kejaksaan yang mengikuti PKA di BPSDM NTB,” terangnya.
Ashari menambahkan dari berbagai macam pelatihan yang diberikan ada ASN atau pejabat di instansi masing-masing bisa menjadi ASN yang berakhlak, bermartabat dan ASN bebas dari korupsi. “Jadi kata kunci yang kita inginkan ke depan, semua pegawai berintegritas. Jadi satu dengan perbuatan dan ucapan,” harapnya. (ham)
