KEPALA Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram Apt. Yosef Dwi Irwan, S.Si., menegaskan pentingnya pengawasan pangan, baik yang siap saji atau dalam kemasan. Menurutnya, masalah pangan ini sangat strategis menyangkut aspek kesehatan, pendidikan dan daya saing bangsa.
“Tentunya bahwa pangan itu dijamin keamanannya karena ini salah satunya untuk Sumber Daya Manusia (SDM). Kita akan mendapatkan bonus demografi 2030-2040, di mana angkatan produktifnya besar, tapi kalau tidak disupport dengan pangan yang aman tentu bukan suatu bonus, tapi bencana, karena menghasilkan SDM yang sakit dan tidak memiliki daya saing,” ujarnya saat ditemui usai mengikuti Focus Group Discussion di Ruang Rapat
Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Rabu 15 mei 2024 Menurutnya, saat FGD ini, semua pihak saling bersinergi satu sama lain dalam membahas mengenai pangan, seperti dengan kementerian/lembaga dengan dinas terkait termasuk pelaku usaha. Dalam pertemuan ini membahas cara memformulasikan komitmen untuk memastikan mutu, keamanan dan juga gizi pangannya.
Karena bagaimana bisa menggerakkan ekonomi, meningkatkan daya saing dan pemerintah berperan mendukung sesuai tugas dan kewenangannya. ‘’Kalau kami dari BPOM sebenarnya lebih pada pangan olahan yang dikemas, tapi terkait dengan keamanan pangan kita semua harus berperan, memberikan kontribusi untuk membangun suatu bangsa yang sehat ke depannya,” terangnya..
Terkait dengan makan siang gratis yang menjadi program presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diakuinya, sesuai kewenangan. Terkait kewenangan sesuai dengan PP 8 tahun 2019 tentang keamanan pangan, BPOM lebih pada pangan olahan yang terkemas. Sedangkan pangan siap saji, merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan, kalau di daerah ada di Dinas Kesehatan
“Tapi sekali lagi saya tekankan, terkait keamanan pangan saya tekankan adalah tugas bersama sebagai suatu bangsa. Semua komponen harus terlibat, termasuk media. Jadi kalau kita bilang pentahelix (pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi dan media). Di sini harus berkolaborasi. Yang pertama bagaimana pemerintah membuat regulasi, menegakkan, memastikan pelaku usaha menyediakan pangan yang aman dan bergizi,” terangnya.
Selain itu, ujarnya, pangan yang disediakan tidak menyebabkan keracunan. Pangan yang dikonsumsi diharapkan tidak membuat orang yang mengonsumsi menjadi sakit.
Terkait kasus keracunan di NTB, dari beberapa sampel BBPOM, lebih pada masalah sanitasi. Dicontohkannya saat Ramadhan, ternyata banyak masyarakat yang membeli takjil yang terbuka, yang berdekatan dengan jalan raya.
“Ini penting sekali, selain dari aspek pelaku usaha masyarakat juga harus memiliki mindset yang baik dalam membeli makanan. Itu makanan terbuka, tidak saya beli. Itu contohnya,” ujarnya.
Terkait BPOM dilibatkan dalam penyediaan makanan siang gratis bagi anak, pihaknya tidak tahu. Karena itu merupakan kebijakan pemerintah berikutnya. Meski demikian, BPOM tetap berkomitmen, memastikan bagaimana pangan memenuhi aspek mutu dan keamanan. Tentunya tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja bersama dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk pelaku usaha, masyarakat, akademisi dan media. (ham)
