Tanjung (Suara NTB) –Â Rekomendasi sementara DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengarahkan Surat Tugas bakal calon bupati kepada non kader (Dr. Muchsin Muhtar Effendi, LC.,MA), tak terlalu dirisaukan oleh Ketua DPC PKB KLU, H. Djohan Sjamsu, SH. Baginya, Surat Tugas yang diterima Muchsin belum final. Namun apapun keputusan final DPP nantinya, akan ia ikuti.
Hal itu diungkapkan Djohan kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis, 16 Mei 2024. Menurut dia, tahapan politik yang dijalankan oleh Desk Pilkada PKB Lombok Utara masih belum selesai. Muchsin sebagai pemegang Surat Tugas sebagai bakal calon Bupati dari DPP, masih harus menjalankan mandat yang diberikan. Yaitu, membangun koalisi dan menentukan bakal calon wakil bupati.
“Ini masih dalam proses, kita tunggu saja karena ini belum final,” ungkapnya. Ia melanjutkan, Surat Keputusan DPP PKB akan final dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketum DPP dan Sekjen DPP PKB. Dalam SK itu, nantinya akan langsung menyebut nama bakal calon Bupati dan calon wakil bupati. SK inilah yang menjadi tiket bagi paket bakal calon untuk mendaftar di KPU Kabupaten Lombok Utara.
Terhadap keputusan DPP nantinya, Djohan Sjamsu mengisyaratkan akan ia ikuti. “Untuk calon sendiri itu tergantung keputusan dari pusat. Apapun keputusan dari pusat, kita siap terima,” imbuhnya.
Kendati demikian, Djohan sebagai Ketua DPC menyesalkan proses penjaringan yang dilakukan oleh Desk Pilkada PKB KLU. Bahwa, dari 3 nama yang mendaftar telah diketahui oleh publik Lombok Utara. Masing-masing, Muchsin Muhtar Efendi, Kusmalahadi Syamsuri (putra sulung Bupati), serta Danny Karter Febrianto R (Wakil Bupati /petahana). Dari 3 nama itu, Desk Pilkada PKB KLU hanya menyodorkan satu nama, yakni Muchsin kepada DPP.
Idealnya tambah dia, ketiga figur yang sudah mendaftar harus diajukan ke pusat. Selanjutnya, pusat yang menilai berdasarkan rangking poin yang menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing figur. Begitu pula, hasil survei yang dilakukan dalam penjaringan dilampirkan.
“Kalau saya, prinsip dasar saya terserah partai (DPP), karena yang memberikan rekomendasi ini orang pusat. Daerah hanya memberikan masukan figur calon kepala daerah yang dianggap layak oleh publik,” ujarnya.
Namun demikian, Djohan juga berharap Pilkada ke depan akan memunculkan paket calon yang semuanya baik dan memiliki niat untuk membangun kesejahteraan masyarakat. “Siapapun nanti yang menjadi Bupati, supaya program yang sekarang ini bisa dilanjutkan,” pesannya. (ari)
