spot_img
Minggu, Oktober 6, 2024
spot_img
BerandaNTBMinimalisir Penyimpangan, Pelayanan Harus Lewat Online

Minimalisir Penyimpangan, Pelayanan Harus Lewat Online

Mataram (Suara NTB) – Kebijakan pemerintah melakukan digitalisasi di berbagai macam jenis pelayanan sangat tepat. Hal ini merupakan salah satu menekan berbagai macam penyimpangan atau permainan dalam proses mengurus pelayanan di instansi pemerintah. Keseriusan pemerintah dalam melakukan digitalisasi pelayanan ini ditunjukkan dengan pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 ini dengan memprioritaskan penerimaan formasi tenaga Informasi dan Teknologi (IT).

‘’Inovasi dalam rangka kemajuan masyarakat dan daerah kita. Momentum kebangkitan Nasional ke 116 ini menjadi pemacu untuk terus semangat tidak kalah dengan kebangkitan yang awal. Tadi kan kebangkitan kedua, sehingga harus semangat dalam bekerja, pengabdian dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,’’ tegas Penjabat Sekda NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., usai menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke 116 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Senin 20 mei 2024

Menurutnya, pekerjaan rumah masih banyak, seperti kemiskinan, stunting, nikah dini dan lainnya dengan lebih mengoptimalkan lagi program-program ke masyarakat, terutama dari penyelenggaraan pemerintahan harus lebih keras lagi bekerja. Selain itu, berkomitmen kuat untuk melaksanakan amanah yang diberikan demi kemajuan masyarakat dan daerah
‘’Kan program programnya sudah jelas yang harus dieksekusi, ini tinggal dilaksanakan.

Siapa yang menguasai teknologi, mereka yang menguasai dunia. Bagi pemerintah daerah sekarang ini juga mempercepat digitalisasi di seluruh aspek pelayanan publik,’’ terangnya.
Untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik digitalisasi ini, tambahnya, termasuk dalam upaya meminimalisir penyimpangan, seperti dalam perizinan dan sebagainya dilakukan melalui online. ‘’Itu meminimalisir kemungkinan terjadinya tawar menawar, tidak ada cawe cawe, karena semua secara online atau digital,’’ terangnya.

Pemprov NTB sudah dan sedang mengoptimalkan program digitalisasi dalam pelayanan publik. Dalam hal ini sudah ada Perda dan juga Pergub dalam penguatan pelaksanaan digitalisasi itu. Dalam pelaksanaannya, sumber daya manusia yang akana menjalankannya sudah siap dan tinggal dilakukan sosialisasi dan optimalisasi di tengah masyarakat.
Sementara saat membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, menekankan jika momen Harkitnas menjadi momen penting untuk menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan.

Menurutnya, kemajuan telah adadi depan mata dan momen ini mesti ditangkap agar langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. ‘’Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju “Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79.5% dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga 1 triliun USD pada Tahun 2030.

Dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi, transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis. Sementara itu, dalam aspek sosial dan lingkungan, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. (ham)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -


VIDEO